DEAL PARALEGAL | Di balik deru alat berat dan beton yang menjulang tinggi, pembangunan fisik sering kali meninggalkan jejak ketimpangan dan ketidakadilan hukum di tingkat masyarakat. Dalam berbagai proyek konstruksi, khususnya yang berada di kawasan padat penduduk atau tanah sengketa, masyarakat sipil kerap kali menjadi pihak paling rentan. Di sinilah peran paralegal komunitas menjadi semakin relevan dan mendesak.

Ketimpangan Akses terhadap Informasi Hukum

Banyak warga yang tinggal di area terdampak proyek pembangunan tidak memiliki pemahaman hukum yang cukup untuk mempertahankan hak-haknya. Mulai dari kasus penggusuran paksa, kompensasi lahan yang tidak transparan, hingga pelanggaran tata ruang dan lingkungan—semuanya membutuhkan pendampingan hukum yang mendalam.

Namun sayangnya, keterbatasan jumlah advokat dan keterjangkauan jasa hukum membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain menyerah pada keadaan.

“Inilah mengapa paralegal komunitas dibutuhkan. Mereka bisa menjadi jembatan awal antara masyarakat dan sistem hukum,” ungkap Nur Aisyah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara.

Paralegal: Agen Hukum dari Akar Rumput

Paralegal komunitas bukan pengacara, tapi mereka dibekali pengetahuan hukum dasar untuk membantu warga memahami hak-haknya, mengakses mekanisme pengaduan, serta mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Menurut catatan dari Koalisi Advokasi Masyarakat Urban (KAMU), sejak 2022 hingga 2024, telah terjadi lebih dari 700 kasus sengketa pembangunan di kawasan urban dan semi-urban, sebagian besar di antaranya tidak pernah sampai ke meja pengadilan karena warga tidak tahu harus ke mana mengadu.

“Kehadiran paralegal bukan untuk melawan pembangunan, tetapi untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan adil, transparan, dan sesuai hukum,” tegas Aisyah.

Proyek Strategis Nasional, Siapa yang Terlindungi?

Pemerintah gencar membangun infrastruktur lewat Proyek Strategis Nasional (PSN), dari jalan tol, bendungan, hingga kawasan industri. Namun dalam beberapa kasus, pendekatan top-down membuat masyarakat merasa dilangkahi.

Kasus pembangunan tol di wilayah Jawa Barat misalnya, mengungkapkan ketimpangan informasi antara kontraktor dan warga pemilik lahan. Dalam laporan investigasi LBH setempat, warga hanya menerima surat pengosongan tanpa sosialisasi atau kajian dampak lingkungan yang jelas.

“Jika ada paralegal yang mendampingi sejak awal, warga bisa meminta keterlibatan dalam proses AMDAL dan mendapat kompensasi yang layak,” ujar Rudi Santosa, aktivis hukum tata ruang.

Peluang Kolaborasi dan Legislasi

Sejumlah daerah kini mulai mengintegrasikan pelatihan paralegal dalam program pemberdayaan masyarakat. Di Yogyakarta dan Sumatera Barat, sudah ada komunitas paralegal yang bekerja sama dengan pemerintah desa dan organisasi masyarakat sipil.

Namun, tantangan tetap besar. Belum adanya payung hukum yang jelas tentang pengakuan dan perlindungan bagi paralegal membuat peran mereka kerap dianggap tidak sah.

“Diperlukan regulasi nasional yang mengakui peran paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum,” tegas Prof. Widya Lestari, Guru Besar Hukum Tata Negara.

Pembangunan fisik seharusnya tidak hanya dinilai dari seberapa cepat jalan dibangun atau gedung didirikan, tetapi juga dari seberapa inklusif prosesnya bagi semua pihak yang terdampak. Paralegal komunitas bukan penghalang pembangunan, tetapi penjaga agar prosesnya tetap adil dan berkeadilan.

Ke depan, menghadirkan paralegal dalam setiap proses konstruksi, terutama di wilayah yang bersinggungan dengan hak masyarakat, bukan hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga bentuk keberadaban dalam bertata negara. (ath)