Paralegal : Jembatan Antara Hukum dan Masyarakat

DEAL PARALEGAL | Paralegal dapat menjadi penghubung penting antara masyarakat dan sistem bantuan hukum, khususnya bagi warga yang belum memahami prosedur hukum atau kesulitan menjangkau layanan profesional. Perannya dapat meliputi pendidikan hukum dasar, membantu masyarakat mengenali persoalan, mendukung penyiapan informasi dan dokumen awal, serta menghubungkan warga dengan pemberi bantuan hukum yang sesuai.

Kerangka regulasi terbaru yang relevan adalah Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dalam penjelasan layanan konsultasi hukum BPHN, kompetensi paralegal mencakup pemahaman pemberian bantuan hukum, hukum dasar, kondisi wilayah dan kelompok masyarakat, penguatan masyarakat untuk memperjuangkan hak, serta keterampilan advokasi masyarakat. Pelatihan bantuan hukum bagi paralegal diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum dan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.

Kualitas pelatihan perlu dinilai dari kompetensi yang benar-benar dikuasai peserta, bukan semata-mata jumlah sertifikat yang diterbitkan. Materi ideal mencakup etika, kerahasiaan, wawancara awal, pencatatan kronologi, pemetaan bukti, rujukan kasus, mediasi sesuai ruang lingkup yang dibolehkan, serta keselamatan penerima bantuan. Paralegal juga perlu memahami kapan suatu perkara harus segera dirujuk kepada advokat, lembaga bantuan hukum, kepolisian, pengadilan, atau lembaga perlindungan yang berwenang.

Penting untuk membedakan edukasi dan pendampingan masyarakat dari tindakan yang menurut peraturan hanya dapat dilakukan oleh profesi atau pejabat tertentu. Paralegal tidak boleh menjanjikan kemenangan perkara, menyalahgunakan dokumen klien, atau menarik biaya dengan cara yang tidak transparan. Lembaga penyelenggara perlu menyediakan supervisi, prosedur pengaduan, serta evaluasi etika dan mutu layanan. Dengan pengawasan yang baik, paralegal dapat membantu warga mengambil langkah awal yang lebih terinformasi tanpa menggantikan peran advokat atau lembaga penegak hukum. (ath)