DEAL FOKUS | Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan TNI dan Polri di tengah perubahan situasi keamanan nasional dan internasional. Penguatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan personel dan peralatan, tetapi juga peningkatan kemampuan menghadapi ancaman baru, seperti serangan siber, perang informasi, kejahatan digital, serta perubahan geopolitik.

Langkah tersebut menjadi perhatian karena Indonesia mulai memasuki periode menuju Pemilu 2029. Dalam situasi politik yang semakin dinamis, keberadaan TNI dan Polri memiliki posisi penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada 7 Oktober 2026, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Presiden untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi bangsa sekaligus memperkuat koordinasi antara kedua institusi keamanan tersebut.

Pemerintah menjelaskan bahwa perkembangan ancaman keamanan membuat TNI dan Polri harus terus meningkatkan kemampuan. Ancaman saat ini tidak selalu datang dalam bentuk konflik bersenjata. Serangan digital, penyebaran informasi palsu, teknologi drone, hingga konflik geopolitik juga menjadi bagian dari tantangan yang harus diantisipasi.

Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian pemerintah. Perwira dan anggota TNI-Polri dituntut tidak hanya memiliki kemampuan fisik, tetapi juga memahami teknologi dan perkembangan lingkungan strategis.

Perubahan Peran Polri

Penguatan Polri juga terlihat melalui perubahan regulasi. Pemerintah pada 2026 mengesahkan perubahan terhadap Undang-Undang Kepolisian.

Perubahan tersebut antara lain mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian dalam kondisi tertentu. Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan organisasi kepolisian dengan kebutuhan negara.

Namun, kebijakan itu juga menimbulkan perhatian dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Kekhawatiran terutama berkaitan dengan kemungkinan semakin luasnya peran anggota Polri di lembaga sipil.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kewenangan aparat harus disertai dengan pengawasan yang kuat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting agar kewenangan yang diberikan tetap digunakan sesuai hukum.

TNI dan Supremasi Sipil

Hal yang sama juga terjadi dalam pembahasan mengenai TNI.

Pemerintah melihat perubahan kondisi dunia sebagai alasan untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Ancaman militer, perang siber, teknologi baru dan ketegangan geopolitik membuat kemampuan pertahanan perlu terus ditingkatkan.

Namun, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengingatkan pentingnya menjaga batas antara tugas pertahanan dan urusan sipil. Mereka menilai prinsip supremasi sipil harus tetap menjadi dasar dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Perdebatan ini tidak berarti bahwa TNI tidak perlu diperkuat. Persoalannya adalah bagaimana penguatan tersebut dilakukan tanpa menghilangkan prinsip bahwa militer tetap berada di bawah kendali pemerintahan sipil yang demokratis.

Menjelang Pemilu 2029

Pemilu 2029 akan menjadi salah satu momentum politik terbesar dalam pemerintahan Prabowo. Sistem pemilu juga mengalami perubahan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan Pemilu Nasional dengan pemilu daerah mulai 2029.

Dalam kondisi seperti ini, posisi TNI dan Polri menjadi sangat penting. Kedua institusi tersebut dituntut menjaga keamanan sekaligus mempertahankan netralitas.

TNI dan Polri bukan bagian dari peserta kontestasi politik. Karena itu, aparat harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.

Netralitas menjadi semakin penting ketika persaingan politik mulai meningkat. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aparat keamanan bekerja berdasarkan aturan hukum dan kepentingan negara, bukan untuk mendukung kelompok politik tertentu.

Kekuatan Harus Diikuti Pengawasan

Penguatan TNI dan Polri pada dasarnya merupakan bagian dari kebutuhan negara menghadapi perubahan ancaman. Namun, kekuatan institusi keamanan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah personel, anggaran, persenjataan atau teknologi.

Ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu profesionalisme dan pengawasan.

TNI membutuhkan kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi tetap harus menjalankan tugas sesuai batas kewenangannya. Polri membutuhkan kemampuan penegakan hukum yang modern, tetapi juga harus menjunjung hak masyarakat dan prinsip keadilan.

Semakin besar kewenangan yang dimiliki aparat, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan.

Karena itu, penguatan TNI dan Polri seharusnya berjalan bersama dengan peningkatan transparansi, penegakan disiplin, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengawasan oleh lembaga negara maupun masyarakat.

Menjaga Stabilitas Tanpa Membatasi Demokrasi

Kebijakan Presiden Prabowo memperkuat TNI dan Polri akhirnya berada di antara dua kebutuhan. Di satu sisi, negara membutuhkan aparat yang kuat untuk menghadapi berbagai ancaman. Di sisi lain, demokrasi membutuhkan aparat yang profesional dan tidak berpihak dalam politik.

Menjelang 2029, keseimbangan tersebut menjadi semakin penting.

Stabilitas keamanan memang diperlukan agar pemilu dapat berlangsung aman dan tertib. Tetapi stabilitas tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap kritik, kebebasan berpendapat atau aktivitas politik yang sah.

Tantangan terbesar ke depan bukan hanya bagaimana membuat TNI dan Polri semakin kuat, tetapi bagaimana memastikan kekuatan tersebut digunakan secara bertanggung jawab.

TNI dan Polri yang kuat adalah bagian penting dari negara yang aman. Namun, kekuatan itu akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila disertai profesionalisme, netralitas, transparansi dan kepatuhan terhadap hukum.

Menjelang tahun politik 2029, prinsip tersebut akan menjadi salah satu perhatian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. (ath)

Pastikan anda terus menerima berita update dari Deal Channel dan Alwas Mart Media melalui Whatsapp Channel:
Channel Whatsapp Deal Channel