DEAL MEDAN | Awal tahun 2025 ditandai dengan dimulainya program pelatihan paralegal yang digelar di berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum di tingkat masyarakat dan membantu menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri. Program ini diselenggarakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait.
Dalam situasi di mana akses terhadap bantuan hukum formal masih menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil, paralegal memainkan peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum. Mereka tidak hanya memberikan informasi hukum dasar, tetapi juga membantu masyarakat memahami hak-haknya, mendampingi dalam proses mediasi, hingga membantu administrasi dokumen hukum.
Menurut data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), lebih dari 60% masyarakat Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan hukum. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pelatihan paralegal dianggap penting untuk memberikan solusi alternatif.
Program Pelatihan dan Materi yang Diajarkan
Pelatihan yang dimulai pada Januari ini akan berlangsung selama tiga bulan, dengan metode pembelajaran kombinasi antara teori dan praktik. Materi yang diajarkan mencakup:
- Pengantar Sistem Hukum Indonesia: Peserta dikenalkan pada struktur peradilan, jenis-jenis hukum, dan proses penyelesaian sengketa.
- Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Hukum: Fokus pada pemahaman hak-hak dasar yang diakui secara nasional dan internasional.
- Mediasi dan Negosiasi: Teknik-teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- Administrasi dan Dokumentasi Hukum: Pengetahuan tentang cara membuat surat kuasa, gugatan, dan dokumen legal lainnya.
Para peserta berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, hingga perwakilan organisasi lokal. Semua peserta akan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh lembaga hukum terkait.
Tanggapan Peserta dan Penyelenggara
Salah satu peserta, Alvina Sitorus, seorang tokoh perempuan dari desa terpencil di Sulawesi Selatan, mengungkapkan antusiasmenya. “Kami sering menghadapi masalah seperti konflik lahan atau kasus kekerasan dalam rumah tangga, tapi tidak tahu harus ke mana mencari bantuan. Dengan pelatihan ini, saya berharap bisa membantu warga di sekitar saya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kantor Hukum Quotes Indonesia Alim Thonthowi, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional untuk memperluas akses hukum. “Kami ingin mencetak lebih banyak paralegal yang mampu menjadi ujung tombak advokasi hukum di tingkat akar rumput. Harapannya, mereka bisa meringankan beban lembaga bantuan hukum formal,” jelas Alim.
Meskipun pelatihan ini disambut baik, tantangan tetap ada, terutama dalam keberlanjutan program. Beberapa paralegal sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan kegiatannya secara mandiri setelah pelatihan selesai. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan program ini dapat memberikan dampak jangka panjang.
Dengan dimulainya pelatihan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih melek hukum dan mampu memperjuangkan hak-haknya dengan lebih baik. Ini juga menjadi langkah awal dalam mewujudkan keadilan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (ath)
