PARALEGAL: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 Memperjelas Peran Paralegal dalam Akses Keadilan

Regulasi baru memperjelas posisi paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelatihan, penugasan, pengawasan, dan batas kewenangan diterapkan konsisten.

DEAL PARALEGAL | Paralegal semakin memiliki posisi strategis dalam perluasan akses keadilan di Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum menjadi rujukan penting bagi masyarakat dan Pemberi Bantuan Hukum.

BPSDM Hukum Kementerian Hukum menjelaskan bahwa paralegal adalah setiap orang yang memberikan bantuan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum. Definisi ini penting karena menempatkan paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum, bukan pengganti profesi advokat.

Persyaratan yang dijelaskan BPSDM Hukum antara lain warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, mampu membaca dan menulis, bukan anggota TNI, Polri, ASN, atau advokat, serta memenuhi syarat lain dari Pemberi Bantuan Hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang kerja paralegal dapat sangat dekat dengan masyarakat. Mereka dapat membantu identifikasi awal persoalan, edukasi hukum, komunikasi, dokumentasi, pendampingan sesuai penugasan, serta menghubungkan masyarakat dengan Pemberi Bantuan Hukum atau advokat.

Namun, batas kewenangan harus dijaga. Paralegal tidak boleh diposisikan seolah-olah mempunyai seluruh kewenangan advokat. Sistem yang sehat membutuhkan surat penugasan, supervisi, kerahasiaan, etika, pencatatan perkara, dan mekanisme pengaduan.

Pelatihan karena itu harus lebih dari sekadar hafalan peraturan. Materi ideal meliputi wawancara klien, identifikasi masalah, teknik advokasi dasar, etika, perlindungan kelompok rentan, dokumentasi, rujukan perkara, dan batas kewenangan.

Jika dikelola baik, paralegal dapat menjadi jembatan penting antara masyarakat dan sistem hukum, terutama di wilayah yang kekurangan akses layanan hukum. Masa depan paralegal Indonesia bergantung pada tiga hal: kompetensi, etika, dan pengawasan. (ath)