DEAL NASIONAL | Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah menjelang tutup tahun anggaran 2025. Dorongan ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual bersama para kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Pentingnya Realisasi APBD bagi Perekonomian Daerah

Realisasi APBD sebagai Motor Penggerak Perekonomian Lokal

Realisasi APBD bukan sekadar angka di kertas. Menurut Mendagri, belanja pemerintah daerah yang tinggi berperan penting dalam meningkatkan peredaran uang di masyarakat, yang pada akhirnya mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini adalah salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika pemerintah daerah aktif membelanjakan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lain, peredaran uang di masyarakat meningkat. Uang yang beredar ini akan kembali ke sektoral lain seperti UMKM, dan sektor swasta yang kemudian ikut bergerak lebih produktif.

Realisasi Belanja Daerah sebagai Stimulus Bagi Sektor Swasta

Selain memperkuat konsumsi masyarakat, realisasi APBD yang optimal akan berfungsi sebagai stimulus bagi sektor swasta. Ketika pemerintah daerah membelanjakan dana untuk proyek-proyek lokal dan kontrak layanan, pihak swasta yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek akan menerima uang untuk diinvestasikan kembali, mempekerjakan tenaga kerja, atau membeli bahan baku dari usaha kecil menengah (UMKM).

Stimulus ini penting terutama di saat perekonomian perlahan pulih pascapandemi dan menghadapi tantangan ekonomi global. Pemerintah daerah yang lebih cepat merealisasikan APBD-nya berarti mempercepat arus modal yang masuk ke sektor riil masyarakat.

Evaluasi Realisasi APBD 2025 dan Tantangannya

Evaluasi Capaian Realisasi APBD Hingga Akhir November

Berdasarkan data terbaru per 30 November 2025, total realisasi pendapatan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) tercatat mencapai Rp1.200 triliun atau sekitar 88,35 persen dari target tahun ini. Sementara itu, total realisasi belanja daerah berada di angka Rp1.082 triliun atau sekitar 75,43 persen dari pagu anggaran.

Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pendapatan daerah telah mendekati target, realiasi belanja masih relatif di bawah. Padahal, belanja inilah yang dapat menggerakkan ekonomi secara langsung melalui proyek dan layanan publik.

Target Akhir Tahun yang Masih Dikejar

Mendagri berharap angka realisasi ini terus meningkat di sisa waktu yang ada hingga tutup buku akhir Desember 2025. Untuk perbandingan, pada akhir tahun 2024, realisasi pendapatan seluruh daerah mencapai 97,29 persen, dan belanja mencapai 91,72 persen dari target. Angka tersebut menjadi tolok ukur bahwa pencapaian realisasi APBD tahun 2025 masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. SINDOnews Nasional

Target realisasi 100 persen idealnya dicapai, namun menurut Mendagri angka yang mendekati itu juga merupakan bentuk prestasi. Semua kepala daerah didorong untuk membenahi tata kelola keuangan daerah agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Strategi Pemda dalam Meningkatkan Realisasi APBD

Pembenahan Tata Kelola Keuangan Daerah

Salah satu langkah krusial yang disoroti mendagri adalah pembenahan tata kelola keuangan daerah. Hal ini mencakup perencanaan anggaran yang realistis, pemantauan berkala terhadap pelaksanaan anggaran, serta efisiensi dalam proses belanja.

Pemda yang memiliki tata kelola keuangan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk merealisasikan anggarannya secara optimal. Ini juga sejalan dengan upaya memastikan dana yang dianggarkan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa pemborosan atau penundaan yang merugikan masyarakat luas.

Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Terkait

Realisasi APBD yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan stakeholder lain seperti DPRD, Kementerian Keuangan, hingga dunia usaha menjadi penting. Sinkronisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah akan meminimalkan duplikasi atau tumpang tindih kegiatan, serta mempercepat alokasi anggaran. DDTCNews

Selain itu, pemerintah pusat berperan dalam memastikan transfer dana ke daerah (TKD) berjalan lancar, sehingga belanja daerah tidak mengalami keterlambatan karena masalah administratif atau teknis anggaran.

Kesimpulan

Dorongan Mendagri Tito Karnavian agar pemerintah daerah mengejar target realisasi APBD bukan semata soal angka, melainkan strategi penting untuk memperkuat ekonomi daerah dan mendukung pertumbuhan nasional. Realisasi belanja daerah yang tinggi akan:

• Meningkatkan peredaran uang di masyarakat
• Mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga
• Menjadi stimulus bagi sektor swasta dan UMKM
• Mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik

Dengan memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan, diharapkan target realisasi APBD 2025 dapat tercapai atau bahkan melampaui capaian tahun sebelumnya. Ini tentu akan menciptakan efek positif berkelanjutan bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pastikan anda terus menerima berita update dari Deal Channel dan Alwas Mart Media melalui Whatsapp Channel:
https://whatsapp.com/channel/0029VaFToFG8kyyGpriTkR0G