DEAL GENDER | Pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat terhadap isu kesetaraan gender dan perlindungan anak. Salah satu sorotan penting adalah peran strategis para menteri perempuan dalam mencegah dan menghadang praktik pernikahan dini yang masih menjadi ancaman laten di berbagai wilayah Indonesia.

Pernikahan usia anak, yang selama ini dibungkus dalam dalih tradisi, kemiskinan, atau tekanan sosial, kini dihadang dengan pendekatan struktural dan kultural oleh para tokoh perempuan dalam kabinet—terutama oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, hingga Menteri Agama.

Statistik Mencemaskan, Aksi Tak Bisa Ditunda

Data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, setidaknya 12,8% perempuan di bawah usia 18 tahun di Indonesia menikah secara resmi maupun tidak resmi. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-8 dunia dalam jumlah pernikahan anak terbanyak, dengan dampak serius terhadap pendidikan, kesehatan, dan siklus kemiskinan.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menjadi figur sentral dalam mendorong gerakan nasional menghadang pernikahan anak. “Pernikahan dini bukan sekadar pilihan keluarga, tapi pelanggaran hak dasar anak. Negara harus hadir,” ujarnya dalam peluncuran program “Satu Desa Satu Satgas Anti Kawin Anak” di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Program Lintas Sektor: Dari Sekolah hingga Desa

Pemerintah membentuk sinergi lintas kementerian untuk melawan praktik ini secara sistemik. Kementerian Pendidikan, di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Perempuan pertama dalam sejarah republik, memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender di kurikulum sekolah. Guru-guru kini mendapat pelatihan khusus untuk mengenali dan mencegah tekanan pernikahan terhadap siswa, terutama di jenjang SMP dan SMA.

Sementara itu, Kementerian Sosial melalui program PKH Generasi, menargetkan keluarga rawan secara ekonomi agar tidak menjadikan pernikahan anak sebagai solusi instan. “Kami beri insentif bagi keluarga yang menyekolahkan anak perempuannya sampai lulus SMA. Karena pendidikan adalah vaksin terhadap pernikahan dini,” jelas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Kementerian Agama juga turut menguatkan narasi keagamaan yang mendukung perlindungan anak. Melalui para penghulu, dai perempuan, dan penyuluh keluarga sakinah, dilakukan pendekatan berbasis kearifan lokal dan fatwa keagamaan progresif yang menolak praktik nikah anak.

Suara dari Lapangan dan Tokoh Perubahan

Salah satu kisah inspiratif datang dari Desa Banggai, Sulawesi Tengah, di mana sekelompok perempuan desa yang tergabung dalam Forum Bunda Anti Kawin Anak berhasil membatalkan 17 rencana pernikahan dini dalam waktu setahun. Mereka mendapat dukungan dari paralegal desa dan dana desa responsif gender yang didorong oleh Kementerian Desa.

“Dulu kami diam saja kalau anak kami dinikahkan usia 15. Sekarang kami tahu itu tidak boleh, dan kami bisa menolak,” kata Nurhayati, aktivis perempuan desa sekaligus ibu dari empat anak.

Perempuan Pemimpin Jadi Simbol Perubahan

Perempuan dalam Kabinet Merah Putih bukan sekadar pengisi kuota, tapi motor perubahan sosial. Mereka tak hanya membuat kebijakan dari balik meja birokrasi, tapi juga turun ke lapangan, berbicara langsung kepada komunitas, menghadapi stigma, dan membela hak anak perempuan untuk bermimpi.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan DPR 2025, Presiden Prabowo memuji peran perempuan di kabinetnya: “Mereka adalah benteng terakhir yang menjaga masa depan bangsa. Jika satu anak perempuan terselamatkan dari pernikahan dini, maka satu generasi telah diselamatkan.”

Tantangan Masih Ada, Tapi Gerak Tidak Bisa Mundur

Meski banyak kemajuan, tantangan tetap besar—dari perbedaan adat, lemahnya penegakan hukum, hingga anggapan bahwa pernikahan anak adalah solusi “aman” terhadap pergaulan bebas. Namun komitmen politik dari para perempuan kabinet dan kemauan masyarakat untuk berubah menjadi bekal kuat menuju Indonesia yang lebih adil terhadap anak dan perempuan.

Gerakan menghadang pernikahan dini bukanlah perjuangan sekelompok orang, melainkan tanggung jawab kolektif bangsa. Dan di garda depan perjuangan ini, berdiri tegak para perempuan Kabinet Merah Putih—membawa harapan, keberanian, dan kepastian hukum agar setiap anak perempuan Indonesia tumbuh bukan sebagai istri dini, tapi sebagai pemimpin masa depan. (ath)