Buka-bukaan: Mabes TNI Lawan Tudingan Dwifungsi dan Jelaskan Posisi di Ranah Sipil

DEAL NASIONAL | Di tengah dinamisnya iklim demokrasi di Indonesia, isu mengenai meluasnya peran militer ke dalam urusan kehidupan sipil kembali memicu perdebatan hangat di masyarakat. Menghadapi kekhawatiran tersebut, Mabes TNI lawan tudingan dwifungsi melalui serangkaian klarifikasi terbuka yang menegaskan bahwa keterlibatan prajurit di ranah publik sama sekali bukanlah bentuk kebangkitan otoritarianisme militer. Narasi yang berkembang di media sosial belakangan ini kerap menarasikan operasi perbantuan TNI sebagai ancaman terhadap supremasi sipil. Namun, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara tegas membantah anggapan itu, membuka fakta-fakta yang mendasari setiap operasi non-tempur dan memastikan semuanya berpijak pada koridor hukum yang sah.

Pernyataan “buka-bukaan” dari Mabes TNI ini menjadi langkah krusial untuk meluruskan miskonsepsi yang terlanjur bergulir. Sebagai institusi yang lahir dari rakyat, TNI merasa perlu memberikan penjelasan komprehensif mengenai dasar hukum, urgensi lapangan, serta niat kemanusiaan di balik setiap penugasan prajurit di luar tugas operasi militer perang (OMSP).

Konteks Sejarah Dwifungsi dan Ketakutan Publik

Untuk memahami mengapa masyarakat sangat reaktif terhadap isu ini, kita harus melihat kembali sejarah. “Dwifungsi ABRI” adalah doktrin politik di era Orde Baru yang memberikan mandat kepada militer untuk memiliki peran ganda: sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, sekaligus sebagai kekuatan sosial-politik yang merambah ranah birokrasi, parlemen, hingga kepala daerah.

Sejak Reformasi 1998, doktrin tersebut resmi dihapuskan. TNI direformasi untuk kembali ke barak, mengabdi secara murni sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada kebijakan politik negara dan supremasi sipil. Hal ini dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena memori sejarah yang kelam mengenai dominasi militer di masa lalu, segala bentuk “pelebaran sayap” aktivitas TNI ke wilayah yang secara tradisional dipegang oleh sipil—seperti pertanian, kehutanan, hingga pengamanan kejahatan jalanan—selalu diawasi dengan ketat oleh para aktivis HAM dan pengamat demokrasi.

Mabes TNI Pastikan Tidak Mengambil Alih Ranah Sipil

Menanggapi kritik yang tajam, perwakilan Mabes TNI yang akrab disapa Nas, dengan tegas membantah seluruh narasi yang menyudutkan institusinya. Beliau menekankan bahwa militer tidak pernah berniat untuk masuk dan mendominasi ranah sipil.

“Fenomena yang berkembang saat ini juga banyak yang bertanya ke saya, yang dikhawatirkan orang adalah TNI masuk ke ranah sipil. Benar enggak sih? Saya yakinkan tidak,” tegas perwakilan Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan prajurit TNI di luar fungsi tempur memiliki dasar hukum yang jelas. Landasan tersebut berpijak pada undang-undang serta berbagai Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati bersama kementerian dan lembaga terkait. Keterlibatan TNI berstatus sebagai “operasi perbantuan” (military assistance to civil authorities), bukan sebagai lembaga utama yang mengambil alih wewenang (pengambilalihan fungsi). Mabes TNI memastikan tidak ada agenda terselubung untuk menciptakan demokrasi berwatak militer yang mengancam kebebasan sipil.

5 Sektor Bukti Keterlibatan TNI Berorientasi pada Manfaat Masyarakat

Untuk mementahkan tudingan yang beredar, Mabes TNI memaparkan fakta-fakta spesifik terkait keterlibatan prajurit di berbagai program pemerintah. Berikut adalah rincian sektor-sektor di mana TNI hadir, lengkap dengan alasan rasional di baliknya:

Penertiban Kawasan Hutan (PKH): Menyelamatkan Rp 371 Triliun Uang Negara

Salah satu sorotan utama adalah keterlibatan prajurit dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritikus mempertanyakan apa urgensi militer di sektor kehutanan. Mabes TNI menjelaskan bahwa peran mereka murni sebagai pendamping aparat penegak hukum (seperti Kejaksaan) dan instansi terkait untuk memberikan jaminan keamanan di lapangan yang rawan akan mafia tanah dan pembalak liar berskala besar.

Hasil dari kolaborasi sinergis ini sangat konkret. Keterlibatan aparat TNI terbukti sukses membantu negara mengembalikan aset dan harta kekayaan negara senilai kurang lebih Rp 371 triliun ke dalam kas negara. Tanpa pendampingan keamanan yang solid, pemberantasan kejahatan lingkungan yang terorganisasi ini akan jauh lebih berisiko bagi aparat penegak hukum sipil.

Peran Babinsa Membantu Penyuluh Pertanian

Program ketahanan pangan nasional menjadi fokus krusial pemerintah untuk menghindari krisis. Di sini, Bintara Pembina Desa (Babinsa) diturunkan ke sawah-sawah. Tudingan bahwa TNI “merebut” lahan kerja Kementerian Pertanian langsung dibantah.

Mabes TNI menegaskan bahwa kehadiran Babinsa adalah untuk mengisi kekosongan akibat masih terbatasnya jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). “Setelah masyarakat bisa mandiri, peran akan dikembalikan sepenuhnya kepada Kementerian Pertanian. Jadi bukan kami yang mengambil alih Kementerian Pertanian. Semuanya dilandasi MoU resmi,” ungkap perwakilan tersebut.

Naluri Kemanusiaan Prajurit

Ketika bencana alam melanda, rantai komando sipil sering kali membutuhkan waktu untuk bergerak. Meskipun secara struktur penanggulangan bencana berada di bawah wewenang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), prajurit TNI tidak mungkin hanya berdiri diam mematung menunggu instruksi administratif saat nyawa masyarakat terancam.

“Saat terjadi bencana, yang dibutuhkan bukanlah debat ideologis dengan masyarakat. Yang dibutuhkan mereka apa? Mereka butuh bantuan, butuh obat-obatan, butuh penanganan darurat. Apakah kami TNI menunggu perintah untuk turun? Tidak. Semua terjadi di depan mata,” jelas Mabes TNI.

Tindakan proaktif ini disebut bukan pelanggaran wewenang, melainkan tanggung jawab dan naluri kemanusiaan universal seorang prajurit.

TMMD dan Infrastruktur: Membangun Pelosok Negeri

Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) kerap dianggap sebagai peninggalan Orde Baru (dulu bernama ABRI Masuk Desa). Namun faktanya, program ini murni pembangunan infrastruktur untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pembuatan jembatan, sistem irigasi, dan pengeboran sumur air bersih yang dilakukan prajurit membawa manfaat langsung bagi perekonomian warga desa. Mabes TNI mempertanyakan logika pihak yang menyebut pembuatan jembatan bagi warga desa sebagai ancaman keamanan atau ancaman bagi supremasi sipil.

Pemberantasan Begal dan Kejahatan Jalanan

Keterlibatan TNI dalam menangani aksi kejahatan jalanan seperti begal memicu polemik seputar wewenang penegakan hukum yang seharusnya berada di ranah Polri. Merespons hal ini, Mabes TNI menyampaikan perspektif yang logis:

Mabes TNI menduga pihak yang memprotes keras mungkin belum pernah menjadi korban langsung kejahatan sadis di jalanan. TNI sama sekali tidak berniat mengambil alih tugas kepolisian. Akan tetapi, jika aksi kejahatan kekerasan terjadi secara terang-terangan di depan mata seorang prajurit, mereka memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mencegahnya.

“Kalau di depan mata saya terjadi aksi begal, dan saya sebagai prajurit membiarkannya hanya karena dalih wewenang, justru saya bisa dijerat pasal pembiaran tindak kejahatan,” tegasnya. Segala bentuk penindakan oleh prajurit di jalanan tetap diserahkan kepada pihak kepolisian pada tahap proses hukum lebih lanjut.

Polemik Batalyon Penyangga Daerah Rawan (Yon TP)

Selain operasi non-tempur di atas, isu lain yang dibahas secara transparan adalah penolakan sebagian elemen masyarakat terhadap pembangunan pangkalan militer baru, khususnya Batalyon Penyangga Daerah Rawan (Yon TP). Ada kekhawatiran terkait perampasan lahan warga.

Mabes TNI meluruskan bahwa seluruh lokasi pembangunan Yon TP ditentukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, bukan diklaim secara sepihak oleh institusi militer.

• Sertifikasi Lahan: Jika ada protes warga yang mengklaim kepemilikan lahan, Mabes TNI mempersilakan proses adu data sertifikat yang sah sesuai hukum agraria.
• Kearifan Lokal: Penamaan batalyon pun tidak dilakukan serampangan. Contohnya, Yon TP 840/Golok Sakti di Kabupaten Lebak, Banten, di mana penamaannya berasal dari usulan pemerintah daerah dan tokoh adat setempat yang mengangkat senjata tradisional bermuatan nilai historis lokal.

Hal ini membuktikan bahwa pendekatan institusi pertahanan tidak lagi militeristik kaku, melainkan mengedepankan kearifan lokal dan kolaborasi dengan birokrasi daerah.

Membedah UU Nomor 34 Tahun 2004

Untuk memastikan bahwa tindakan TNI konstitusional, penting bagi publik untuk memahami Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur secara sah dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal tersebut dirincikan 14 bentuk OMSP, yang beberapa di antaranya secara spesifik membenarkan paparan Mabes TNI, yakni:

1. Membantu mengatasi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
2. Membantu pemerintah di daerah (pembangunan infrastruktur).
3. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
4. Mengamankan objek vital nasional.

Dari kacamata hukum ketatanegaraan, apa yang dilakukan TNI saat ini bukanlah penyimpangan Dwifungsi, melainkan pelaksanaan amanat undang-undang. Kunci utamanya terletak pada diksi “Membantu”, yang menegaskan bahwa posisi militer adalah sebagai lapis dukungan (subordinat dalam konteks teknis) terhadap otoritas kementerian atau lembaga sipil yang memegang komando penuh ( leading sector).

Kritik Adalah Vitamin bagi Demokrasi

Meskipun Mabes TNI dengan tegas membantah berbagai narasi miring, institusi pertahanan negara ini menekankan bahwa mereka sama sekali tidak anti-kritik. Peran aktif dari jurnalisme, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat dibutuhkan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) yang sehat agar kekuatan militer tetap berada pada relnya.

“Kritik dan masukan itu perlu, tapi etika dan objektivitas data itu wajib,” ungkap perwakilan militer. Kekhawatiran publik tentang militerisme adalah tanda bahwa masyarakat sipil di Indonesia memiliki kepedulian tinggi terhadap perawatan demokrasi. Di saat yang sama, militer juga membuktikan transformasinya dengan memberikan klarifikasi yang argumentatif, berbasis data, dan transparan—sebuah kemajuan pesat dibandingkan era Orde Baru di mana kritik sering kali dibungkam secara paksa.

Realitas Kebutuhan Lapangan vs Teori Demokrasi

Buka-bukaan Mabes TNI hari ini menjadi bukti bahwa komunikasi publik adalah kunci utama untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara otoritas militer dan masyarakat sipil. Ketika Mabes TNI lawan tudingan dwifungsi, mereka tidak sekadar membantah, tetapi juga menghadirkan realitas lapangan yang selama ini jarang tersorot oleh analisis teoritis para pengamat ibukota.

Keterlibatan prajurit dalam mengamankan uang negara ratusan triliun rupiah, membantu petani mengolah sawah, mengevakuasi korban tanah longsor, hingga meringkus pelaku kriminal yang meresahkan jalanan, adalah bentuk pengabdian nyata. Ini bukanlah kembalinya Dwifungsi ABRI yang menargetkan dominasi politik, melainkan representasi dari doktrin TNI sebagai Tentara Rakyat yang harus senantiasa hadir dan peka di saat masyarakat sedang membutuhkan pelindungan.

Ke depan, tantangan utamanya adalah bagaimana negara dapat terus membenahi kapasitas kelembagaan sipil—seperti rasio kepolisian, BNPB, dan penyuluh pertanian—agar TNI bisa lebih berfokus pada modernisasi alutsista dan persiapan menghadapi ancaman geopolitik global, sembari tetap menjaga sinergi harmonis tanpa harus saling curiga. Tudingan Dwifungsi harus dijawab bukan dengan emosi, melainkan dengan kinerja terukur yang senantiasa patuh pada prinsip supremasi hukum di Indonesia. (wam)

 

Pastikan anda terus menerima berita update dari Deal Channel dan Alwas Mart Media melalui Whatsapp Channel:
Channel Whatsapp Deal Channel