Pelatihan Paralegal Online Juli 2025: Menebar Akses Keadilan dari Ruang Digital

DEAL KURSUS | Di tengah derasnya arus digitalisasi dan tuntutan akses keadilan yang makin mendesak, pelatihan paralegal berbasis online kembali digelar pada bulan Juli tahun ini dengan semangat yang lebih inklusif dan relevan. Program ini bukan sekadar pelatihan hukum biasa, melainkan gerakan kolektif untuk memperkuat jaring pengaman hukum di akar rumput—memberdayakan warga sipil, tokoh masyarakat, perempuan desa, buruh migran, hingga pelaku UMKM agar mampu memahami dan membela hak-haknya sendiri.

Keadilan Tak Lagi Milik Mereka yang Bisa Bayar Pengacara

Program ini diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi hukum, dan lembaga advokasi HAM. Sejak pandemi COVID-19, metode daring menggantikan pelatihan tatap muka dan kini menjadi model pembelajaran baru yang efektif serta menjangkau lebih luas.

Read More

“Pelatihan online justru membuka pintu lebih luas. Dulu kami kesulitan mengundang peserta dari Papua atau NTT. Sekarang mereka bisa ikut lewat ponsel mereka di desa,”

ujar Novi Prihatiningsih, koordinator pelatihan dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Mandiri.

Materi dan Cerita dari Lapangan

Tiga tema utama pelatihan Juli ini meliputi:

  • Pengenalan Hukum Dasar dan Konstitusi: Struktur peradilan, hak asasi manusia, proses hukum pidana dan perdata.
  • Perlindungan Kelompok Rentan: Isu KDRT, hak buruh perempuan, penyintas kekerasan seksual.
  • Sengketa Lahan: Akses dan konflik agraria di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Sesi pelatihan juga dilengkapi studi kasus lokal dan role play. Alumni sebelumnya hadir sebagai narasumber, berbagi pengalaman nyata membantu masyarakat menyelesaikan konflik hukum secara mandiri.

Sri Wahyuni, ibu rumah tangga dari Grobogan, mengikuti seluruh sesi dari rumah dengan smartphone-nya. Ia kini berani mendampingi tetangga menghadapi sengketa perumahan. Usman Rahim dari Lombok Timur bahkan menjadi juru bicara komunitasnya dalam advokasi tanah adat.

Tantangan dan Arah Masa Depan

Tantangan utama masih seputar akses internet, keterbatasan perangkat, dan rendahnya literasi digital. Para fasilitator menyiasati ini dengan mengirim materi lewat WhatsApp, video rekaman, dan podcast lokal.

Selain pelatihan, program ini juga mengarah ke sertifikasi paralegal komunitas bekerja sama dengan fakultas hukum dan organisasi advokat. Modul lanjutan, pendampingan pasca pelatihan, serta pembentukan pos aduan hukum desa menjadi langkah konkret yang direncanakan.

Pelatihan ini membuktikan bahwa keadilan bisa dipelajari, disebarluaskan, dan diperjuangkan—bahkan dari layar ponsel sederhana di pelosok desa.

(ath)

 

Related posts