DEAL KURSUS | Dalam upaya memperluas akses keadilan dan memperkuat peran hukum di tengah masyarakat, program Pelatihan Paralegal Online kini resmi dibuka setiap minggu untuk masyarakat umum di seluruh Indonesia. Program ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi pendamping hukum di komunitas, termasuk aktivis sosial, mahasiswa, guru, tokoh adat, hingga buruh dan ibu rumah tangga.
Dengan format pembelajaran daring yang fleksibel dan terjangkau, pelatihan ini memungkinkan siapa pun, dari kota hingga pelosok desa, untuk mempelajari dasar-dasar hukum dan keterampilan pendampingan warga dalam menghadapi persoalan hukum sehari-hari.
Belajar Hukum dari Rumah, Dampingi Warga di Lapangan
Pelatihan ini mencakup materi seperti hak asasi manusia, hukum pidana dan perdata dasar, penyelesaian konflik, advokasi kebijakan lokal, hingga simulasi pendampingan kasus. Disampaikan oleh pengacara publik, akademisi, dan aktivis hukum berpengalaman, seluruh sesi dapat diakses melalui platform Zoom, Google Meet, dan disertai modul mandiri dalam bentuk PDF dan video.
“Tujuannya bukan untuk mencetak pengacara, tetapi melahirkan paralegal akar rumput yang mampu mendampingi warga dalam persoalan hukum yang sering mereka hadapi—seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, PHK sepihak, atau kriminalisasi warga kecil,” jelas Dian Savitri, koordinator pelatihan dari Yayasan Keadilan Komunitas Nusantara.
Pendaftaran Setiap Minggu, Sertifikat Nasional
Program ini dibuka setiap minggu dengan gelombang baru dimulai tiap hari Senin. Calon peserta cukup mendaftar melalui tautan online yang tersedia di situs resmi lembaga penyelenggara. Tidak ada syarat pendidikan minimal, hanya komitmen dan semangat untuk belajar dan membantu sesama.
Peserta yang menyelesaikan seluruh modul akan memperoleh sertifikat paralegal tingkat dasar, yang diakui oleh jaringan advokasi hukum nasional. Sertifikat ini dapat menjadi bekal untuk menjadi paralegal komunitas yang terdaftar di jaringan bantuan hukum, bahkan sebagai jalur awal menuju pendidikan hukum formal.
Menjawab Kesenjangan Akses Hukum
Masih banyak wilayah di Indonesia yang kekurangan akses bantuan hukum, terutama di desa-desa, kampung adat, hingga kawasan buruh dan pesisir. Dengan pelatihan ini, warga dapat memberdayakan diri dan lingkungannya—mewujudkan keadilan yang tidak hanya berpusat di kota, tetapi hadir di setiap sudut negeri.
“Bayangkan, jika setiap kampung punya satu paralegal, masyarakat tidak akan mudah ditindas oleh hukum yang mereka tidak mengerti,” ujar Taufik Arif, paralegal senior dari komunitas petani di Jawa Tengah.
Bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari gerakan keadilan dari bawah, kini saatnya bergabung. Daftar setiap minggu, dan jadilah jembatan hukum bagi mereka yang paling membutuhkannya.
Informasi pendaftaran dapat diakses melalui: [ Instagram = @alwas_institute ]
