DEAL GENDER | Melihat di balik lebatnya hutan tropis yang menyelimuti jantung Kalimantan, terdapat komunitas-komunitas perempuan yang hidup bersisian dengan alam—menjaga warisan leluhur, merawat tradisi, dan melawan arus perubahan yang sering kali datang tanpa permisi.
Komunitas perempuan adat seperti Dayak Ngaju, Dayak Ma’anyan, dan Penan bukan hanya pelengkap di kampung-kampung hutan. Mereka adalah penjaga bijak sumber daya alam, penyembuh dengan pengetahuan tanaman obat, dan juru runding yang mendamaikan ketegangan antarkelompok saat konflik lahan muncul.
“Kami perempuan, kami ibu, kami juga pelindung hutan,” kata Yulita, seorang ibu tiga anak dari Desa Tumbang Pajangei, sambil menggenggam segenggam akar kayu yang biasa dipakai sebagai obat demam. “Hutan ini bukan hanya tempat tinggal, ini adalah jantung kami.”
Tapi peran mereka tidak selamanya diakui. Ketika konsesi tambang atau izin HPH masuk ke wilayah adat, para perempuan sering menjadi pihak paling terdampak. Sumber air mengering, tanaman pangan sulit tumbuh, dan yang paling menyedihkan—ruang aman mereka untuk berkumpul dan menjalankan ritual hilang tanpa jejak.
Namun, dari ketidakadilan itu, lahirlah kekuatan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah komunitas perempuan di pedalaman hutan Kalimantan dan Papua mulai membentuk jaringan solidaritas: mereka mendirikan koperasi anyaman, sekolah alam untuk anak-anak, hingga kelompok advokasi lingkungan.
Salah satunya adalah Komunitas Huma Bineka, yang digerakkan oleh para ibu di pelosok Kalimantan Timur. Mereka menyuarakan pentingnya kehutanan berkelanjutan dengan pendekatan khas: melalui nyanyian adat, ritual panen, dan pertunjukan budaya yang sarat makna lingkungan.
“Kami tidak turun ke kota membawa spanduk. Kami menjaga hutan lewat budaya kami sendiri. Kalau hutan hilang, lagu kami juga hilang,” ujar Ibu Mardinah, tetua adat yang kini aktif melatih generasi muda perempuan menenun kain dari serat alami.
Para akademisi dan aktivis pun mulai membuka mata. Studi dari Universitas Mulawarman menunjukkan bahwa kawasan yang dikelola secara adat oleh komunitas perempuan justru memiliki tingkat kerusakan hutan lebih rendah dibanding kawasan yang dikuasai korporasi.
Meski perjuangan mereka senyap, gaungnya kini mulai terdengar ke luar. Organisasi internasional seperti UN Women dan FAO mulai menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan adat sebagai solusi berbasis komunitas dalam menghadapi krisis iklim.
Namun, jalan masih panjang. Akses pendidikan terbatas, keterpencilan geografis, dan minimnya dukungan hukum membuat perjuangan mereka seperti berjalan di atas jembatan goyang. Tapi satu hal pasti: selama hutan masih berdiri, suara perempuan dari dalamnya tidak akan pernah padam. (ath)
