DEAL TECHNO | Jakarta, 21 November 2024 – Pemerintah Indonesia semakin serius menangani praktik judi online yang dianggap meresahkan masyarakat. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (21/11), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan memaparkan tiga langkah prioritas pemerintah dalam memberantas perjudian daring.
“Dari hasil rapat desk hari ini, ada tiga langkah prioritas yang akan segera ditindaklanjuti,” ujar Menkopolkam Budi Gunawan.
Tiga Langkah Strategis Pemerintah
Langkah pertama adalah kerja sama dengan penyedia platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran sistematis terhadap situs judi online. Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku judi online dan penelusuran aliran dana, termasuk koordinasi lintas negara untuk menyasar aktivitas pencucian uang. Ketiga, pemerintah akan memperluas kampanye edukasi publik terkait bahaya dan dampak negatif dari perjudian daring.
“Slot atau judi online itu adalah bentuk penipuan. Operator judi online ini sudah memprogram agar masyarakat pasti kalah. Ini menjadi bagian dari edukasi yang harus kita sampaikan kepada publik,” jelasnya.
Budi Gunawan juga memaparkan data yang mengejutkan. Tahun 2024, perputaran uang dari judi online di Indonesia mencapai Rp900 triliun, dengan jumlah pemain mencapai 8,8 juta orang. Lebih ironis lagi, sekitar 80.000 pemain adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun.
“Angka ini bisa terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya masif untuk memberantas judi online,” tegasnya.
Tantangan Penegakan Hukum dan Stabilitas Data
Selain langkah konkret untuk memberantas judi online, Menkopolkam juga menyinggung capaian Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data. Fokus utama pemerintah adalah meningkatkan keamanan siber, terutama untuk situs web milik pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah.
Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat infrastruktur data nasional serta mendukung pelayanan publik berbasis digital.
“Kami sedang mengakselerasi pemulihan infrastruktur Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal,” jelas Budi Gunawan.
Komitmen Bersama Pejabat Negara
Konferensi pers ini juga dihadiri sejumlah mentgeri dan pejabat tinggi, seperti Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri, serta Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada. Dukungan lintas kementerian dan lembaga ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas judi online secara menyeluruh.
Dengan kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan judi online dapat membawa dampak nyata dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. (wam)
