DEAL JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang penghapusan piutang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini hadir sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban UMKM yang terdampak berat oleh pandemi, tekanan ekonomi global, dan berbagai hambatan yang kerap menyulitkan keberlangsungan usaha kecil. PP ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangkitkan perekonomian rakyat dan memastikan UMKM—sektor yang menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia—dapat kembali berkembang tanpa terbebani utang yang melilit.

Langkah Presiden Prabowo ini disambut dengan antusias oleh pelaku UMKM di berbagai sektor. Bagi mereka, penghapusan piutang akan membuka ruang untuk memulai usaha baru, mengembangkan inovasi, dan memperluas jaringan tanpa terkekang oleh beban finansial dari utang masa lalu. Mengingat bahwa banyak UMKM selama ini mengandalkan pinjaman atau kredit usaha untuk bertahan, kebijakan ini diharapkan mampu mengembalikan daya saing dan kelangsungan hidup UMKM yang sudah mulai mengalami perbaikan.

Penghapusan piutang UMKM melalui PP ini juga dinilai memiliki dampak signifikan bagi stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah berharap, dengan dilenyapkannya beban utang, UMKM akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan baru, yang akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan penguatan sektor riil. Presiden Prabowo menyatakan bahwa langkah ini juga ditujukan untuk membangun kepercayaan pelaku usaha kecil terhadap pemerintah serta untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Meski begitu, kebijakan ini tetap mendapatkan berbagai tanggapan dan masukan. Beberapa pengamat ekonomi memandang bahwa penghapusan piutang UMKM harus diiringi dengan pengawasan dan aturan yang jelas agar tidak disalahgunakan. Mereka menyoroti pentingnya evaluasi berkala bagi UMKM penerima kebijakan ini untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar tepat sasaran dan mampu memberi dampak jangka panjang bagi kemajuan usaha. Sementara itu, beberapa kalangan lain mengusulkan agar kebijakan ini juga disertai pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan bagi UMKM, untuk mencegah kembali terjadinya kesulitan finansial di masa depan.

Dengan penandatanganan PP ini, pemerintah berharap dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Selain membantu UMKM untuk bangkit, kebijakan penghapusan piutang ini menjadi simbol bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan pelaku usaha kecil sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan konkret bagi para pengusaha kecil untuk terus maju dan berperan aktif dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berkeadilan. (ath)