DEAL PARALEGAL | Upaya meningkatkan akses keadilan dan pemahaman hukum bagi masyarakat, kebutuhan akan paralegal muda semakin mendesak. Paralegal muda, yang berperan mendampingi dan memberi bantuan hukum dasar bagi masyarakat, kini memainkan peran krusial terutama di wilayah yang minim akses pengacara atau bantuan hukum formal. Menurut data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), jumlah paralegal aktif di Indonesia tercatat sekitar 9.000 orang pada tahun lalu, jumlah yang dinilai masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 34 provinsi.

Bagi masyarakat di daerah terpencil atau pelosok, paralegal sering kali menjadi garda depan dalam memberi pemahaman hukum dan mediasi dalam konflik kecil, seperti sengketa lahan, masalah warisan, atau kekerasan dalam rumah tangga. Kepala BPHN, menyatakan bahwa peran paralegal muda sangat signifikan dalam mempercepat sosialisasi hukum yang relevan bagi masyarakat dan membantu mereka memahami hak-hak dasar tanpa harus langsung melalui proses hukum yang panjang dan mahal.

Salah satu contoh kasus adalah wilayah pedesaan di Sumatera Barat, di mana hanya terdapat satu kantor bantuan hukum untuk melayani beberapa kabupaten. Di sini, paralegal muda berinisiatif untuk mendirikan pos-pos konsultasi hukum di balai desa atau rumah ibadah setempat, memungkinkan warga berkonsultasi tanpa harus menempuh perjalanan jauh. “Kami sering membantu warga menyusun surat-surat dasar dan memberi pemahaman terkait hak tanah atau sengketa waris,” ujar Andi, seorang paralegal muda di daerah tersebut.

Program ini mendapat dukungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif mendorong pendidikan hukum di tingkat komunitas. Melalui pelatihan dan seminar, LSM ini membantu para paralegal muda meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaporkan bahwa dalam satu tahun terakhir mereka telah melatih lebih dari 1.500 paralegal muda di berbagai provinsi, dari Sumatera hingga Papua. Program pelatihan ini mencakup teknik mediasi, penyusunan dokumen dasar hukum, hingga penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Meski demikian, menjadi paralegal tidaklah mudah. Paralegal muda kerap menghadapi tantangan berat, mulai dari stigma masyarakat hingga kendala finansial. Mereka juga sering menghadapi risiko keselamatan ketika terlibat dalam kasus yang berpotensi konflik dengan pihak-pihak tertentu. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum memang memberikan landasan bagi paralegal untuk menjalankan tugasnya secara sah. Namun, para praktisi hukum berpendapat bahwa penguatan regulasi dan perlindungan lebih lanjut masih dibutuhkan.

Pak Ali, seorang pengacara senior, mengungkapkan bahwa peran paralegal muda dapat lebih dioptimalkan dengan adanya dukungan resmi dan peningkatan pelatihan. “Jika mereka mendapat pelatihan dan perlindungan yang cukup, paralegal muda bisa mencegah konflik hukum kecil berkembang menjadi masalah yang besar, yang kemudian membutuhkan pengacara atau proses hukum formal.”

Pemerintah saat ini merencanakan program baru untuk meningkatkan kapasitas paralegal, termasuk memberi insentif bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk merekrut lulusan hukum sebagai paralegal. Menteri Hukum dan HAM juga menyatakan bahwa para paralegal adalah ujung tombak yang strategis dalam mencapai keadilan yang merata, terutama di daerah yang minim pengacara.

Peran paralegal muda dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu dan jauh dari layanan hukum, menunjukkan bahwa profesi ini tidak sekadar pelengkap. Paralegal muda kini menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang paham hukum dan terlindungi hak-haknya. (ath)