DEAL EKBIS | Di balik megahnya pembangunan infrastruktur dan gemerlapnya pertumbuhan kota, terdapat potret kehidupan yang tak terlihat di bawah kolong jembatan tol. Di berbagai sudut kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, ribuan keluarga terpaksa tinggal di bawah kolong jembatan, berlindung dari panas dan hujan di balik konstruksi beton yang menjadi tempat tinggal sementara mereka. Fenomena ini menggambarkan sulitnya kehidupan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, di mana akses terhadap perumahan layak semakin tak terjangkau bagi kelompok miskin perkotaan.
Kolong Jembatan: Tempat Berteduh atau Perangkap Kemiskinan?
Di kolong jembatan tol sepanjang jalan protokol Jakarta, ratusan keluarga hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Mereka mendirikan rumah-rumah semi permanen dari kayu dan seng bekas, tanpa fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, atau sanitasi. Tempat ini bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga lokasi beraktivitas sehari-hari – mulai dari memasak, mencuci, hingga tidur berdesakan di ruang sempit. Kondisi ini jauh dari kata layak, tetapi bagi banyak orang, ini adalah satu-satunya pilihan.
“Saya sudah tinggal di sini lebih dari lima tahun. Tidak ada pilihan lain karena harga sewa rumah sangat mahal. Dengan penghasilan yang pas-pasan, kolong jembatan ini adalah satu-satunya tempat yang bisa kami tinggali tanpa harus membayar sewa,” ujar Anto, seorang buruh harian lepas yang tinggal bersama keluarganya di kolong jembatan tol di daerah Cawang, Jakarta Timur.
Ekonomi yang Menjepit: Sulitnya Bertahan di Tengah Urbanisasi
Kemiskinan yang dialami oleh mereka yang tinggal di bawah kolong jembatan tol bukan sekadar soal tempat tinggal. Masalah utamanya adalah ekonomi. Banyak dari mereka bekerja sebagai buruh serabutan, pemulung, atau pedagang kaki lima yang penghasilannya tidak menentu. Dengan pendapatan harian yang tidak stabil dan sering kali jauh di bawah upah minimum, memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, dan kesehatan menjadi tantangan besar.
Dalam laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 9,78% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang ditetapkan pada penghasilan sekitar Rp 500.000 per bulan. Namun, bagi mereka yang tinggal di kota besar, angka tersebut bahkan lebih tidak relevan, mengingat tingginya biaya hidup di perkotaan, terutama dalam hal perumahan. Harga sewa kamar kontrakan atau rumah petak di kawasan pinggiran Jakarta kini mencapai Rp 700.000 hingga Rp 1 juta per bulan, jauh di luar jangkauan banyak pekerja informal.
“Kami tidak mampu menyewa rumah. Penghasilan saya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Belum lagi biaya sekolah anak-anak, yang semakin sulit dijangkau,” kata Lilis, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kolong jembatan tol kawasan Pluit, Jakarta Utara.
Keterbatasan Akses terhadap Layanan Publik
Tinggal di bawah kolong jembatan tol tidak hanya berarti hidup dalam kondisi fisik yang memprihatinkan, tetapi juga menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik dasar. Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang paling terdampak. Anak-anak yang tinggal di kolong jembatan sering kali sulit mengakses pendidikan formal karena keterbatasan biaya, jarak, dan sering kali karena diskriminasi sosial. Sebagian dari mereka bahkan terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, alih-alih bersekolah.
“Anak saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Kami tidak punya biaya untuk seragam, buku, dan ongkos. Setiap hari dia ikut saya bekerja mengumpulkan barang bekas,” tutur Lilis, yang anaknya terpaksa putus sekolah pada usia 12 tahun.
Sementara itu, akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi tantangan besar. Banyak dari keluarga yang tinggal di bawah jembatan tidak memiliki jaminan kesehatan atau BPJS, sehingga sulit mendapatkan perawatan medis yang memadai. Kondisi tempat tinggal yang kumuh dan penuh sesak juga meningkatkan risiko penyakit menular seperti demam berdarah dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Di sini sering ada yang sakit, terutama anak-anak. Lingkungannya kotor, dan kalau hujan, tempat tinggal kami kebanjiran. Tapi kami tidak punya pilihan lain,” kata Anto, yang mengaku sering kali hanya bisa membawa keluarganya ke puskesmas ketika kondisi sudah parah.
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya telah berusaha mengatasi masalah ini melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, pemerintah juga kerap melakukan upaya relokasi bagi warga yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun sederhana (rusunawa) yang disediakan dengan harga sewa terjangkau. Namun, upaya ini tidak selalu berjalan mulus.
Banyak warga yang menolak dipindahkan ke rusunawa karena beberapa alasan. Pertama, lokasi rusunawa sering kali berada jauh dari pusat aktivitas ekonomi mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk terus bekerja atau mencari nafkah. Kedua, meskipun harga sewa rusunawa relatif murah, beberapa keluarga tetap merasa tidak mampu membayarnya karena pendapatan mereka sangat rendah.
“Kami pernah ditawari pindah ke rusunawa, tapi lokasinya jauh sekali dari tempat saya bekerja. Kalau pindah ke sana, saya tidak bisa mencari nafkah. Di sini, meskipun sulit, setidaknya saya masih bisa bekerja dan menghidupi keluarga,” ujar Anto, yang menolak tawaran relokasi ke rusunawa di daerah Marunda.
Di tengah kerasnya hidup di bawah kolong jembatan, harapan bagi banyak keluarga datang dari bantuan masyarakat dan lembaga sosial. Berbagai organisasi kemanusiaan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) aktif memberikan bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, dan pendidikan non-formal bagi anak-anak yang tinggal di kolong jembatan.
“Saat ini, kami fokus pada pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Kami mengadakan kelas-kelas belajar informal untuk membantu mereka setidaknya mendapatkan pengetahuan dasar,” ujar Rini, relawan dari sebuah LSM yang aktif memberikan bantuan di kawasan kolong jembatan di Jakarta Barat.
Namun, meskipun ada berbagai bentuk bantuan, upaya ini belum cukup untuk mengatasi akar masalah kemiskinan struktural yang menyebabkan keluarga-keluarga ini terjebak dalam siklus kemiskinan. Banyak pihak menilai bahwa perlu ada pendekatan yang lebih sistematis dan jangka panjang, terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih layak dan terjangkau, serta akses terhadap perumahan yang lebih baik.
Hidup di bawah kolong jembatan tol merupakan gambaran nyata betapa sulitnya bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi di kota besar. Bagi mereka yang tinggal di sana, masa depan tampak suram, dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, masih ada harapan jika pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.
Pembangunan perumahan yang lebih terjangkau, perluasan program jaminan sosial, serta upaya peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin bisa menjadi langkah awal untuk mengangkat mereka keluar dari kondisi kehidupan yang tidak layak. Hingga saat itu terwujud, ribuan keluarga yang tinggal di bawah kolong jembatan akan terus berjuang menghadapi kerasnya realitas hidup di kota besar. (ath)
