DEAL GENDER | Poligami, praktik yang mengizinkan seorang pria menikah dengan lebih dari satu perempuan, telah lama menjadi topik kontroversial di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam masyarakat yang masih terikat dengan norma-norma budaya dan agama tertentu, poligami kerap dipandang sebagai hak atau kewajiban, terutama bagi pria. Namun, dampaknya terhadap perempuan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi, sering kali diabaikan. Di sisi lain, nilai sosial yang terkandung dalam praktik ini juga memicu perdebatan tentang kesetaraan gender dan keadilan dalam keluarga.
Menurut data Komnas Perempuan, meski poligami legal di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu, praktik ini sering kali tidak memperhatikan implikasi hak-hak perempuan. Bagi banyak perempuan, poligami bisa menjadi sumber tekanan emosional dan ketidakadilan. Banyak istri dalam hubungan poligami mengalami perasaan cemburu, rendah diri, hingga depresi, akibat persaingan yang tercipta dalam keluarga poligami. Psikolog klinis yang menangani kasus-kasus rumah tangga sering mengungkapkan bahwa dampak emosional bagi istri pertama, kedua, atau bahkan ketiga dalam hubungan poligami bisa sangat merusak harga diri mereka, memengaruhi hubungan antar anggota keluarga, serta menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga.
“Saya merasa kehilangan jati diri ketika suami saya menikah lagi,” kata seorang perempuan yang menjadi korban poligami di Jawa Timur. “Dunia saya berubah. Saya harus menghadapi tekanan sosial dari lingkungan yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang normal, tetapi di dalam hati, saya merasa sangat tersakiti.”
Dampak sosial dari poligami juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat yang menerima poligami cenderung menormalisasi struktur keluarga yang timpang, di mana peran perempuan lebih sering dipandang sebagai sekadar pelengkap dalam hubungan suami-istri. Pandangan ini mengukuhkan stereotip bahwa posisi perempuan adalah inferior di bawah laki-laki. Dalam beberapa kasus, perempuan merasa terjebak dalam hubungan poligami karena ketergantungan finansial atau tekanan sosial, terutama di lingkungan yang konservatif. Akibatnya, mereka seringkali tidak memiliki kemampuan untuk menuntut hak-hak mereka atau meninggalkan hubungan tersebut, meskipun merasa tidak adil atau terluka.
Dari sudut pandang ekonomi, poligami juga menimbulkan tantangan serius bagi perempuan. Banyak perempuan yang berada dalam hubungan poligami mengalami ketidakadilan ekonomi, terutama dalam hal pembagian harta atau dukungan finansial dari suami. Pada beberapa kasus, istri pertama atau yang lebih tua sering kali merasa diabaikan secara finansial setelah suami menikah lagi. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa perempuan dalam hubungan poligami sering kali tidak memiliki kendali penuh atas harta keluarga, membuat mereka rentan terhadap kemiskinan atau ketidakberdayaan finansial.
“Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya keluarga, terutama jika suaminya menikah lagi. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang serius,” ujar Ratna Batara Munti, seorang aktivis hak-hak perempuan.
Dari perspektif hukum, meskipun Indonesia mengizinkan poligami melalui UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, ada syarat ketat yang harus dipenuhi, termasuk izin dari istri pertama dan pembuktian bahwa suami mampu bersikap adil dan memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh istri dan anak. Namun, dalam praktiknya, aturan ini sering dilanggar. Banyak perempuan tidak benar-benar memiliki suara dalam proses perizinan ini, karena tekanan keluarga atau ketakutan akan konsekuensi sosial jika mereka menolak. Akibatnya, persetujuan yang diminta sering kali bersifat simbolis atau terpaksa.
Secara sosial, poligami juga dapat mempengaruhi anak-anak yang lahir dari keluarga poligami. Anak-anak ini sering kali tumbuh dalam lingkungan yang penuh persaingan, baik antara ibu mereka maupun saudara tiri. Dalam beberapa kasus, anak-anak merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup, terutama jika ayah mereka harus membagi waktu dan sumber daya antara beberapa rumah tangga. Kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak, yang mungkin membawa dampak jangka panjang dalam kehidupan mereka.
Banyak ahli sosial berpendapat bahwa praktik poligami mengukuhkan ketidaksetaraan gender dan menantang upaya untuk mewujudkan keadilan dalam rumah tangga. Poligami juga sering kali mempromosikan pandangan bahwa perempuan adalah “aset” yang dapat dimiliki lebih dari satu pria, yang mengaburkan esensi pernikahan sebagai kemitraan yang setara. “Poligami bukan hanya soal pilihan pribadi, tetapi juga refleksi dari ketidaksetaraan struktural yang masih melekat dalam masyarakat kita,” ujar Maria Ulfah Anshor, salah satu komisioner di Komnas Perempuan.
Di tengah meningkatnya kesadaran tentang hak-hak perempuan dan keadilan gender, semakin banyak aktivis dan organisasi yang menyerukan penghentian atau pengetatan aturan tentang poligami di Indonesia. Mereka menilai bahwa praktik ini sering kali lebih banyak merugikan perempuan dan anak-anak, serta menciptakan distorsi dalam tatanan sosial yang seharusnya adil dan setara. Selain itu, poligami juga dianggap bertentangan dengan semangat keadilan dalam hukum perkawinan modern yang mengedepankan hak dan martabat setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin.
Mencari Solusi: Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran
Untuk mengurangi dampak negatif poligami bagi perempuan, beberapa pihak menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan upaya pendidikan tentang kesetaraan gender di masyarakat. Ini termasuk kampanye publik tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan dan bagaimana masyarakat dapat mendukung pernikahan yang adil dan setara. Selain itu, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap persyaratan poligami, seperti perlunya persetujuan tulus dari istri pertama dan pengawasan terhadap pembagian sumber daya keluarga, juga menjadi kebutuhan mendesak.
Dengan meningkatnya perdebatan seputar kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, masa depan poligami di Indonesia mungkin akan semakin dipertanyakan. Namun, untuk saat ini, dampak poligami bagi perempuan dan nilai sosial tetap menjadi isu penting yang memerlukan perhatian lebih besar dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum. (ath)
