DEAL NASIONAL | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengundang para peserta Forum Air Rakyat untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka setelah penolakan forum tersebut oleh warga setempat. Dalam konferensi pers setelah penutupan Forum Air Dunia ke-10 di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Jumat, Hadimuljono menyatakan, “Saya akan mengundang mereka agar dapat menyampaikan aspirasi mereka.”
Forum Air Rakyat diadakan oleh gerakan keadilan air dari seluruh dunia sebagai acara tandingan terhadap Forum Air Dunia. Hadimuljono menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menyuarakan aspirasi dan pemikiran mereka secara damai dan tertib. Ia menambahkan bahwa Indonesia sudah terbiasa dengan aksi demonstrasi massal. “Masyarakat tidak dilarang melakukan kegiatan selama kegiatan tersebut tidak mengganggu,” tegasnya.
Menteri juga menyebut bahwa ia telah berkoordinasi dengan Presiden Dewan Air Dunia (WWC), Loic Fauchon, mengenai kedatangan peserta Forum Air Rakyat. “Saya telah berkonsultasi dengan beliau (Fauchon). Kami kemudian memutuskan untuk membiarkan mereka masuk ke Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Hadimuljono, Presiden WWC tersebut menyarankan pemerintah Indonesia untuk memantau para peserta guna memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang dapat memprovokasi penduduk setempat. “Secara pribadi, saya pikir mereka (peserta) hanya melakukan hal-hal yang normal,” tambahnya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Bali menyatakan penolakan tegas terhadap pelaksanaan Forum Air Rakyat. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Selasa (21 Mei 2024), aliansi tersebut menyebut bahwa Forum Air Rakyat bertentangan dengan imbauan Gubernur Bali dan cenderung mengakomodasi kepentingan pihak asing. “Kami ingin menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan harmoni di Bali,” kata Gus Yadi, anggota aliansi tersebut.
Dengan langkah ini, Menteri Basuki Hadimuljono berharap dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pihak-pihak terkait, sambil memastikan bahwa segala kegiatan tetap berlangsung secara tertib dan damai. Ajakan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang ada dan memungkinkan para peserta Forum Air Rakyat untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa mengganggu kedamaian di Bali.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendengarkan berbagai aspirasi dari semua pihak, baik lokal maupun internasional, demi mencapai solusi yang adil dan seimbang dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam konteks ini, dialog yang diusulkan oleh Menteri PUPR menjadi langkah penting dalam mempromosikan komunikasi yang terbuka dan menghargai perbedaan pendapat.
Melalui koordinasi dengan Dewan Air Dunia, Indonesia menunjukkan kesiapannya untuk mengakomodasi berbagai suara dan memastikan bahwa setiap kegiatan berlangsung dengan mematuhi aturan dan menghormati kearifan lokal. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan yang dianut oleh negara.
Diharapkan bahwa dialog ini tidak hanya akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik antara para peserta Forum Air Rakyat dan pihak berwenang, tetapi juga akan memperkuat komitmen bersama untuk pengelolaan air yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. (wam)
