DEAL GENDER | Keterlibatan perempuan dalam politik kembali menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan aturan pemilu. Pada 17 November 2026, Kaukus Perempuan Politik Indonesia mendorong agar ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen menjadi kewajiban yang mengikat dan disertai sanksi.
Dorongan tersebut muncul karena jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif masih berada di bawah angka 30 persen. Data yang disampaikan KPPI menunjukkan keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 22,4 persen atau 130 dari 580 anggota. Di tingkat DPRD kabupaten/kota angkanya 16,47 persen, sedangkan di DPRD provinsi 19,08 persen.
Persoalan gender dalam politik tidak hanya berkaitan dengan jumlah calon perempuan. Yang menjadi perhatian adalah apakah perempuan memiliki kesempatan yang nyata untuk terpilih dan kemudian berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.
Karena itu, KPPI mengusulkan agar minimal 30 persen calon perempuan dipenuhi pada setiap daerah pemilihan. Organisasi tersebut juga mendorong afirmasi dalam proses seleksi penyelenggara pemilu serta mekanisme penggantian antarwaktu agar keterwakilan perempuan tidak mudah turun.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih menjadi pekerjaan penting dalam demokrasi Indonesia. Ke depan, pendidikan politik, kaderisasi, dukungan partai, perlindungan dari kekerasan politik, dan kesempatan yang setara perlu diperkuat agar perempuan tidak hanya hadir sebagai calon, tetapi juga memiliki ruang untuk menentukan arah kebijakan. (ath)
Pastikan anda terus menerima berita update dari Deal Channel dan Alwas Mart Media melalui Whatsapp Channel:
Channel Whatsapp Deal Channel






