Pembangunan Kompleks Legislatif IKN Dipercepat, Pemerintah Bidik Penyelesaian Sebelum 2028

DEAL OLAHRAGA | Pembangunan kompleks legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dengan target penyelesaian pada akhir 2027. Kawasan ini disiapkan untuk mendukung aktivitas lembaga perwakilan negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari persiapan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com pada September 2026, progres pembangunan gabungan kompleks legislatif dan yudikatif ketika itu masih berada di kisaran 15 persen. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada Desember 2027.

Lima Paket Pekerjaan Utama

Kompleks legislatif IKN dibangun melalui lima paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan sekitar Rp8,24 triliun. Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan gedung DPR, DPD, MPR, ruang sidang paripurna, serta sejumlah fasilitas pendukung.

Menurut laporan ANTARA pada 6 Oktober 2026, progres fisik gabungan kompleks legislatif dan yudikatif telah mencapai sekitar 16 persen. Angka tersebut mencerminkan perkembangan kedua kawasan secara keseluruhan, bukan hanya pembangunan gedung legislatif.

Keberadaan kompleks ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain gedung utama, pembangunan juga mencakup infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan di kawasan tersebut.

Pekerja Menjadi Bagian Penting Pembangunan

Di balik proyek berskala besar ini, para pekerja konstruksi menjalankan berbagai pekerjaan, mulai dari pembangunan fondasi dan struktur hingga pemasangan fasilitas bangunan.

Untuk menjaga pencapaian target, kontraktor, tenaga teknis, dan pengawas proyek perlu memperkuat koordinasi. Apabila diperlukan penambahan waktu kerja, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, hak pekerja, dan standar keselamatan.

Percepatan pembangunan juga harus diikuti pengawasan mutu yang ketat. Gedung yang akan digunakan untuk kegiatan kenegaraan perlu memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sebelum dapat difungsikan.

Mengejar Target Akhir 2027

Penyelesaian kompleks legislatif sebelum 2028 menghadapi sejumlah tantangan. Pekerjaan struktur harus dilanjutkan dengan penyelesaian arsitektur, pemasangan instalasi, pengujian fasilitas, serta pemeriksaan kelayakan bangunan.

Ketersediaan material, pengendalian biaya, dan kelancaran pelaksanaan setiap paket pekerjaan turut menentukan keberhasilan proyek. Keterlambatan pada satu tahapan dapat memengaruhi pekerjaan berikutnya sehingga pengawasan jadwal menjadi sangat penting.

Otorita IKN menargetkan pembangunan kompleks legislatif selesai pada Desember 2027. Pencapaian target tersebut bergantung pada perkembangan konstruksi dan penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan.

Pembangunan kompleks legislatif di IKN menjadi salah satu proyek penting dalam persiapan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia. Gedung-gedung tersebut direncanakan menjadi fasilitas bagi DPR, MPR, dan DPD dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Meski penyelesaian sebelum 2028 menjadi sasaran utama, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari ketepatan waktu. Kualitas bangunan, keselamatan pekerja, keterbukaan penggunaan anggaran, dan kesiapan fasilitas juga perlu menjadi perhatian.

Dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, pembangunan kompleks legislatif diharapkan dapat diselesaikan sesuai target serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. (ath)