Prabowo Tunjuk Nahkoda Baru Badan Gizi Nasional: Mampukah Program MBG Keluar dari Pusaran Kekacauan?

DEAL EKBIS | Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah yang dinilai banyak pihak sebagai sinyal keras bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dibiarkan terseret dalam persoalan yang semakin kompleks. Penunjukan nahkoda baru di Badan Gizi Nasional (BGN) bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan upaya merapikan sebuah program raksasa yang menyentuh jutaan anak sekolah, melibatkan ribuan dapur penyedia, dan menggerakkan anggaran negara dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Program MBG sejak awal diposisikan sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahan baru. Program ini menjanjikan makanan bergizi bagi siswa sekolah dan kelompok rentan sebagai investasi jangka panjang untuk menurunkan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ketahanan sosial. Namun, ketika implementasi dimulai di berbagai daerah, persoalan yang muncul ternyata tidak sesederhana menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah.

Keluhan dari lapangan datang bertubi-tubi. Di sejumlah wilayah, distribusi makanan terlambat karena rantai pasok bahan pangan belum tertata. Di daerah lain, kualitas menu dipersoalkan karena tidak sesuai standar gizi yang dijanjikan. Ada pula dapur penyedia yang mengaku kesulitan memenuhi volume pesanan harian, sementara sekolah harus menyesuaikan jadwal belajar ketika makanan belum tiba. “Ini bukan sekadar urusan nasi dan lauk, ini urusan sistem,” kata seorang kepala sekolah dasar di Sumatera yang ikut menjalankan program tersebut.

BGN berada di titik paling rawan dari seluruh mata rantai program. Lembaga ini harus memastikan standar gizi, mengawasi dapur penyedia, mengoordinasikan pemerintah daerah, serta menjaga agar anggaran yang digelontorkan benar-benar sampai dalam bentuk makanan yang layak dikonsumsi anak-anak. Ketika berbagai masalah mulai mencuat, sorotan publik pun mengarah pada kemampuan BGN dalam mengelola operasi berskala nasional tersebut.

Penunjukan nahkoda baru dibaca sebagai upaya Presiden untuk menghadirkan figur yang lebih kuat dalam manajemen lapangan dan pengendalian program. Sumber di lingkungan pemerintahan menyebutkan bahwa evaluasi internal menemukan perlunya perbaikan menyeluruh, mulai dari tata kelola pengadaan, sistem pelaporan digital, hingga mekanisme pengawasan kualitas makanan. Pemerintah tidak ingin program unggulan ini kehilangan kepercayaan publik hanya karena persoalan teknis yang berulang.

Masalah terbesar MBG justru terletak pada skala operasinya. Memberi makan jutaan anak setiap hari berarti mengelola logistik yang setara dengan operasi kemanusiaan permanen. Beras, telur, ayam, sayur, susu, dan bahan pangan lainnya harus tersedia tepat waktu di ribuan titik. Sedikit gangguan pada distribusi dapat berdampak pada ribuan porsi makanan. Seorang pengusaha katering yang menjadi mitra program mengaku harus menambah armada dan tenaga kerja dalam waktu singkat. “Permintaannya besar sekali, sementara standar pengawasannya juga ketat,” ujarnya.

Pemerintah daerah ikut menghadapi tekanan. Banyak daerah harus menyiapkan lokasi dapur, memastikan akses air bersih, serta mengawasi kebersihan dan keamanan pangan. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang memadai. Di wilayah terpencil, tantangan bertambah karena jarak distribusi jauh dan pasokan bahan pangan sering bergantung pada cuaca.

Presiden Prabowo disebut meminta agar BGN tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga pusat komando operasional yang mampu merespons masalah secara cepat. Arahan tersebut mencakup pembentukan sistem pemantauan real time, audit berkala terhadap dapur penyedia, dan pelibatan ahli gizi independen untuk mengevaluasi kualitas menu. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat gizi yang terukur.

Pengamat kebijakan publik menilai langkah Presiden menunjukkan kesadaran bahwa MBG adalah program dengan risiko politik yang sangat tinggi. Jika berhasil, program ini dapat menjadi warisan sosial yang kuat dan mengubah kualitas kesehatan anak Indonesia dalam jangka panjang. Namun, jika gagal dikelola, ia berpotensi menjadi sumber kritik besar karena menyangkut penggunaan anggaran negara dan kebutuhan dasar anak-anak.

Masyarakat menaruh harapan sekaligus kekhawatiran. Orang tua siswa berharap anak mereka mendapatkan makanan yang lebih baik daripada yang bisa mereka sediakan di rumah, terutama di keluarga berpenghasilan rendah. Di sisi lain, mereka khawatir jika kualitas makanan menurun atau distribusi tidak konsisten. “Kami senang ada program ini, tapi jangan sampai anak-anak dijadikan percobaan,” kata seorang ibu siswa sekolah dasar di Jawa Tengah.

Nahkoda baru BGN kini menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Ia harus merapikan organisasi, menenangkan mitra penyedia, memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, dan membuktikan bahwa program sebesar ini bisa dijalankan secara profesional. Tantangan tersebut bukan hanya administratif, melainkan juga menyangkut kecepatan mengambil keputusan di tengah tekanan publik yang tinggi.

Program MBG pada akhirnya menjadi ujian awal bagi kemampuan pemerintahan baru dalam menerjemahkan janji kampanye menjadi kebijakan yang efektif. Di balik piring makan anak-anak sekolah, tersimpan pertarungan antara ambisi besar negara dan kenyataan rumit di lapangan. Ketika Presiden menunjuk nahkoda baru untuk merapikan kekacauan yang mulai terlihat, publik kini menunggu satu jawaban penting: apakah MBG akan menjadi tonggak sejarah peningkatan gizi nasional, atau justru contoh bagaimana program besar bisa tersandung oleh persoalan tata kelola yang tidak siap menghadapi skala sebesar Indonesia? (ath)