DEAL PROFIL | Ketika Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan di panggung pelantikan, yang tersaji bukan sekadar prosesi pengambilan sumpah jabatan. Setiap pelantikan menjadi simbol performatif yang memperlihatkan gaya kepemimpinan, pola koordinasi, hingga pesan politik pemerintahan mereka. Narasi berikut menelusuri makna di balik “duet” tersebut — bagaimana pola kerja, simbolisme, dan dinamika politiknya terwujud sejak awal masa pemerintahan hingga kini.
Prabowo tampil sebagai pengambil keputusan utama sekaligus sosok sentral dalam setiap upacara pelantikan — mulai dari pembacaan sumpah, penandatanganan keputusan, hingga pengarahan kebijakan pasca-pelantikan. Momen seperti pelantikan kabinet besar di awal masa jabatan dan pengangkatan kepala daerah secara serentak menegaskan posisinya sebagai pemegang otoritas eksekutif tertinggi.
Di sisi lain, Gibran berperan sebagai figur pendamping dengan kekuatan simbolik yang khas. Ia hadir dalam sidang kabinet, upacara kenegaraan, dan forum publik yang memperkuat kedekatan pemerintahan dengan masyarakat, terutama di basis-basis politik muda dan daerah urban. Kombinasi ini menunjukkan pembagian peran yang saling melengkapi — satu memegang kendali strategis, satu menjaga jembatan sosial dan politik.
Sejak awal pemerintahan, pelantikan dijadikan ajang penegasan kapasitas negara. Pelantikan serentak ratusan kepala daerah menjadi simbol efisiensi birokrasi sekaligus legitimasi politik bagi duet kepemimpinan ini.
Namun di balik formalitas itu, pelantikan menjadi alat komunikasi politik. Ia memperlihatkan siapa yang dipercaya menempati posisi strategis, sekaligus menunjukkan bagaimana Prabowo membangun jejaring loyalitas di lingkaran pemerintahan.
Dalam praktik sehari-hari, keputusan besar seperti reshuffle kabinet datang dari Presiden, sedangkan Wakil Presiden lebih banyak menjalankan fungsi koordinatif — melakukan kunjungan kerja, memperkuat relasi vertikal dengan daerah, dan membawa agenda representatif seperti inovasi teknologi dan pendidikan.
Prabowo menjadi figur yang menjaga kontinuitas kebijakan, sementara Gibran menjadi wajah yang menyalurkan komunikasi pemerintah kepada publik. Model ini mencerminkan kebutuhan pemerintahan modern: keseimbangan antara otoritas pusat dan konektivitas sosial-politik.
Setiap nama yang dilantik mengandung pesan politik tersirat. Dari penunjukan tokoh militer hingga teknokrat dan politisi koalisi, setiap keputusan merefleksikan upaya menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam situasi tertentu, pelantikan juga berfungsi sebagai strategi pemulihan legitimasi setelah krisis politik, dengan menghadirkan figur-figur yang mampu meredakan ketegangan dan menguatkan kepercayaan publik.
Publik menilai duet ini dengan spektrum yang beragam. Sebagian menilai keharmonisan mereka sebagai tanda stabilitas politik, sementara lainnya mencermati adanya sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden. Kritik terhadap ketimpangan peran juga muncul, terutama ketika peran Gibran belum sejelas wakil presiden sebelumnya. Namun di sisi lain, gaya komunikatif Gibran dianggap mampu menghadirkan citra pemerintahan yang lebih muda dan adaptif.
Pelantikan yang terpusat di Istana menampilkan ketegasan kepemimpinan, tetapi juga mengandung risiko politik. Keterlalu-sentralan dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan ketegangan di tingkat birokrasi dan mempersempit ruang partisipasi politik. Pelantikan yang tidak diikuti kinerja konkret juga berpotensi merusak legitimasi simbolik yang telah dibangun.
Setiap pelantikan selalu disertai dengan narasi resmi — pidato visi Presiden, siaran pers terstruktur, hingga foto kenegaraan yang menegaskan pesan kesatuan. Di sisi lain, Gibran memanfaatkan ruang digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan pesan pemerintah. Dengan demikian, pelantikan menjadi bukan hanya urusan protokoler, tetapi juga strategi komunikasi politik yang matang.
Momen pelantikan pejabat di era Prabowo–Gibran adalah potret kecil dari sistem kepemimpinan yang sedang dibangun. Ia menunjukkan keseimbangan antara kekuatan formal dan representatif, antara tradisi kenegaraan dan citra modern.
Keberhasilan duet ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah pejabat yang mereka lantik, tetapi dari seberapa jauh struktur pemerintahan yang dibentuk mampu mewujudkan efisiensi birokrasi, memperkuat stabilitas nasional, dan menjaga kepercayaan publik terhadap arah baru kepemimpinan Indonesia. (ath)
Pastikan anda terus menerima berita update dari Deal Channel dan Alwas Mart Media melalui Whatsapp Channel:
https://whatsapp.com/channel/0029VaFToFG8kyyGpriTkR0G
