DEAL GENDER | Di balik lantunan doa dan kerumunan peziarah di Masjidil Haram, ada denyut ekonomi yang digerakkan oleh ribuan buruh, mayoritas laki-laki. Mereka bekerja di lini vital: konstruksi, transportasi, layanan publik, hingga dukungan logistik haji dan umrah. Kehadiran mereka sangat penting, namun dominasi gender ini juga membuka ruang kerentanan dan persoalan struktural yang menuntut perhatian serius melalui kebijakan, pengawasan, serta sistem perlindungan yang lebih terarah.
Contents
Kerja fisik yang menopang kota suci
Di Makkah, pekerjaan berat dengan intensitas tinggi — pembangunan infrastruktur, renovasi hotel, perluasan area masjid, dan layanan transportasi jamaah — hampir sepenuhnya dijalankan laki-laki. Sebagian besar berasal dari Asia dan Afrika, datang sebagai pekerja migran. Masifnya proyek pembangunan dan “giga project” mendorong lonjakan permintaan tenaga kasar, menciptakan konsentrasi pekerja laki-laki di sektor ini. Mereka biasanya tinggal di asrama padat dan harus menjalani jam kerja panjang dengan sistem shift. Data regional dan laporan migrasi mencatat bahwa sektor konstruksi dan transportasi di negara-negara Teluk memang didominasi pekerja laki-laki.
Dominasi yang berdampak sosial-ekonomi
Fenomena dominasi laki-laki di sektor buruh tak sekadar soal angka. Implikasinya terasa pada minimnya perhatian terhadap kebutuhan khusus mereka: mulai dari layanan kesehatan untuk cedera kerja, akses dukungan psikologis, hingga saluran komunikasi efektif bagi pengaduan. Lonjakan pekerjaan saat musim haji dan puncak umrah semakin menambah risiko: jam kerja lebih panjang, target pembangunan yang ketat, hingga meningkatnya potensi kecelakaan. Berbagai laporan juga menyinggung soal keterlambatan pembayaran upah, kecelakaan di lokasi proyek, dan kondisi tempat tinggal yang jauh dari standar layak.
Migrasi, mobilitas, dan jerat sistemik
Mayoritas buruh adalah migran dengan status hukum yang bergantung pada sponsor atau perusahaan. Sistem kafala yang masih berlaku dalam praktik membuat posisi mereka rentan: terbatasnya kebebasan bergerak, penahanan paspor, hingga sulitnya berpindah pekerjaan. Meski pemerintah Saudi sudah mengumumkan sejumlah reformasi, pengamat independen menilai pelaksanaannya belum merata. Akibatnya, dominasi laki-laki di sektor buruh kerap beriringan dengan kerentanan sistemik yang sulit dilepaskan.
Kehidupan di luar jam kerja
Buruh laki-laki umumnya ditempatkan di hunian massal yang disediakan kontraktor. Kepadatan, keterbatasan sanitasi, serta minimnya akses fasilitas kesehatan memperburuk kesejahteraan mereka. Jauh dari keluarga, jaringan sosial yang tipis membuat para pekerja sering kali mengalami tekanan psikologis. Hambatan bahasa dan rendahnya literasi hukum memperparah keadaan, menjadikan banyak buruh enggan melaporkan bila hak mereka terlanggar.
Ketika pekerjaan berubah menjadi krisis
Tak jarang, berita mengenai protes buruh terkait keterlambatan gaji atau kasus kecelakaan di lokasi proyek mencuat ke publik. Sebagian telah masuk ke ranah hukum, menandai adanya ketegangan antara pekerja, kontraktor, dan pemilik proyek. Situasi ini menunjukkan bahwa dominasi pekerja laki-laki di sektor fisik erat kaitannya dengan isu perlindungan upah dan keselamatan kerja yang masih rapuh.
Reformasi: janji dan realitas
Pemerintah Saudi memang telah memperkenalkan reformasi ketenagakerjaan, termasuk terkait sponsor pekerja. Namun sejumlah laporan menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Mekanisme pengaduan masih belum efektif, sementara pengawasan di lapangan kerap kurang konsisten. Di sisi lain, kebutuhan perlindungan yang sensitif gender juga luput diperhatikan. Meski laki-laki mendominasi sektor berat, mereka tetap memiliki kebutuhan spesifik yang selama ini sering diabaikan dalam rancangan kebijakan pekerja migran.
Langkah yang perlu ditempuh
Beberapa solusi yang direkomendasikan antara lain:
- Penguatan standar keselamatan kerja dengan inspeksi rutin dan sanksi tegas bagi pelanggaran.
- Akses kesehatan yang inklusif termasuk layanan darurat, penanganan cedera kerja, dan dukungan psikososial.
- Perbaikan hunian pekerja dengan standar minimum layak dan pengawasan kepadatan.
- Saluran pengaduan multibahasa serta pelarangan tegas penyitaan dokumen.
- Penegakan reformasi ketenagakerjaan dengan transparansi data, audit independen, dan opsi negara sebagai sponsor alternatif.
Dominasi laki-laki dalam sektor buruh Makkah adalah gambaran ketergantungan kota suci pada tenaga fisik yang berisiko tinggi. Kontribusi mereka terhadap denyut ekonomi dan keberlangsungan layanan haji-umrah sangat besar. Namun tanpa perlindungan nyata — keselamatan kerja, gaji yang layak, hak untuk bersuara, dan akses layanan dasar — Makkah akan terus bertumpu pada tenaga yang rentan. Pengakuan atas peran ini harus dibarengi dengan tindakan nyata, agar kerja keras para buruh tidak lagi dibayangi kerentanan dan ketidakadilan. (ath)
Pastikan anda terus menerima berita update dari Deal Channel melalui Whatsapp Channel:
https://whatsapp.com/channel/0029VaFToFG8kyyGpriTkR0G
