DEAL PARALEGAL | Industri pariwisata Indonesia tengah bangkit pascapandemi. Di tengah geliat pembangunan destinasi wisata baru dan peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara, konflik agraria, sengketa lahan, serta ketimpangan akses keadilan masih kerap terjadi, terutama di daerah-daerah wisata berbasis komunitas. Di sinilah urgensi kehadiran paralegal—bukan hanya sebagai pendamping hukum, tapi sebagai penjaga keseimbangan antara pembangunan dan hak masyarakat lokal.

Paralegal: Peran yang Terpinggirkan di Tengah Ledakan Pariwisata

Paralegal merupakan individu non-advokat yang memiliki pemahaman hukum dasar dan mampu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau rentan. Dalam konteks pariwisata, peran mereka bisa sangat strategis: membantu masyarakat memahami hak atas tanah, kontrak usaha dengan investor, hingga menyuarakan pelanggaran hak adat atau lingkungan.

Namun, hingga kini, sektor pariwisata Indonesia nyaris tak melibatkan paralegal secara sistematis. Banyak proyek pembangunan wisata berakhir dengan konflik sosial karena masyarakat lokal tidak memahami konsekuensi hukum dari kerja sama atau penyerahan lahan mereka kepada investor.

Belajar dari Tiongkok: Integrasi Hukum dan Pembangunan Wisata

Tiongkok menjadi salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan aspek hukum ke dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Dalam beberapa provinsi seperti Yunnan dan Guangxi, pemerintah daerah melatih kader lokal menjadi paralegal untuk mendampingi masyarakat desa wisata. Mereka berperan penting dalam mediasi konflik lahan, memastikan kontrak kerja tidak eksploitatif, serta mengedukasi warga tentang perlindungan warisan budaya dan lingkungan.

Model Tiongkok menunjukkan bahwa kehadiran paralegal mampu mencegah konflik, memperkuat posisi tawar masyarakat, dan menciptakan ekosistem pariwisata yang adil dan berkelanjutan.

Hambatan di Indonesia: Regulasi dan Pengakuan Resmi

Kendala utama pengembangan paralegal sektor pariwisata di Indonesia adalah belum adanya kebijakan khusus yang mengatur dan mengakui peran mereka secara legal dan struktural dalam proyek pembangunan wisata. UU Bantuan Hukum memang mengatur soal paralegal, tetapi belum menyentuh sektor-sektor strategis seperti pariwisata.

Selain itu, rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat lokal dan minimnya dukungan dari pemda menyebabkan keberadaan paralegal masih dianggap tidak penting atau bahkan mengganggu kepentingan investasi.

Menuju Solusi: Sinergi Hukum, Komunitas, dan Pariwisata

Pemerintah Indonesia perlu segera mengevaluasi pendekatan pembangunan pariwisata yang hanya berorientasi pada investasi. Mengadopsi pendekatan seperti di Tiongkok—melatih warga lokal sebagai paralegal sektor wisata, memperkuat advokasi masyarakat, dan memastikan keterlibatan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan—akan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Beberapa LSM di Indonesia sudah mulai mendorong inisiatif pelatihan paralegal berbasis komunitas di destinasi wisata seperti Labuan Bajo dan Mandalika. Namun, inisiatif ini masih sporadis dan membutuhkan dukungan regulasi nasional yang tegas. Keberadaan paralegal dalam sektor pariwisata bukan semata-mata persoalan hukum, tapi tentang keadilan sosial dan pembangunan inklusif. Indonesia harus belajar dari praktik baik di negara lain seperti Tiongkok, jika ingin mengembangkan sektor wisata yang tak hanya indah di mata turis, tapi juga adil bagi rakyatnya. (ath)