DEAL GENDER | Beijing, Shanghai, dan Guangzhou bukan hanya simbol kemajuan ekonomi Tiongkok, tetapi juga panggung sunyi bagi ribuan perempuan imigran yang datang membawa harapan — dan terkadang, luka yang tak terlihat.
Setiap pagi, Chen Lin (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan migran asal Myanmar, menyusuri gang-gang sempit di kota industri Dongguan untuk bekerja di sebuah pabrik tekstil. Dengan upah harian yang nyaris tak cukup untuk hidup layak, ia harus menahan dinginnya udara dan kerasnya perlakuan dari atasan lokal. Seperti ribuan perempuan lain yang datang dari Asia Tenggara dan Afrika, Chen Lin bukan hanya buruh, tapi juga simbol dari ketimpangan dan kerentanan gender dalam sistem migrasi Tiongkok.
Tiongkok, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, menarik banyak pekerja migran asing — meskipun secara resmi kebijakan imigrasinya masih tergolong ketat. Namun, banyak perempuan dari negara-negara berkembang, seperti Filipina, Vietnam, Laos, dan bahkan Nigeria, yang masuk ke Tiongkok dengan visa kunjungan, lalu bertahan secara ilegal untuk bekerja sebagai ART (asisten rumah tangga), buruh pabrik, atau pengasuh lansia. Mereka terjebak dalam status yang tidak jelas, rawan eksploitasi, dan sulit mendapat perlindungan hukum.
Realitas yang Tak Terungkap:
Menurut laporan organisasi HAM internasional, banyak perempuan migran di Tiongkok menghadapi tiga tantangan utama: pelecehan seksual, diskriminasi rasial, dan kerja paksa. Mereka jarang melapor karena takut dideportasi atau kehilangan penghasilan. Dalam banyak kasus, mereka juga menjadi korban perdagangan manusia, dinikahkan secara paksa dengan pria lokal, terutama di daerah pedesaan yang mengalami ketimpangan gender akibat kebijakan satu anak di masa lalu.
“Di kota ini, saya bukan siapa-siapa,” ujar seorang imigran perempuan dari Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Guangzhou. Ia mengaku tidak memiliki kontrak kerja, dibayar rendah, dan harus bekerja hampir 16 jam sehari.
Kebijakan Negara dan Ruang Abu-abu:
Pemerintah Tiongkok mengklaim telah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan rumah tangga yang mempekerjakan pekerja asing ilegal. Namun di lapangan, banyak aparat tutup mata karena lemahnya regulasi, atau bahkan terlibat dalam praktik pemerasan. Tidak adanya mekanisme legal untuk migrasi kerja dari negara berkembang membuat para perempuan ini beroperasi dalam “zona abu-abu” — antara hukum dan kelangsungan hidup.
Harapan yang Tertahan:
Di tengah tekanan tersebut, muncul juga secercah harapan. Beberapa LSM lokal dan komunitas diaspora diam-diam memberi pelatihan keterampilan, bantuan hukum, hingga tempat perlindungan. Namun aksesnya masih sangat terbatas dan dibayangi risiko penutupan oleh otoritas.
“Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi pengakuan dan perlindungan,” kata seorang aktivis perempuan migran di Shenzhen.
Potret imigran perempuan di Negeri Tirai Bambu adalah cermin dari wajah globalisasi yang tidak selalu adil. Mereka datang dengan impian, tapi sering pulang dengan luka. Di balik kilau ekonomi dan kekuatan industri Tiongkok, ada kisah-kisah sunyi perempuan tangguh yang bertahan di antara ketidakpastian. (ath)
