DEAL PARALEGAL | Di balik kemegahan Tiongkok modern yang kini berdiri sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi dunia, tersimpan kisah panjang tentang peradaban hukum yang berakar dalam sejarah. Salah satu simbol paling penting dalam narasi keadilan Tiongkok kuno adalah Pengadilan Kaifeng, sebuah lembaga hukum yang diyakini sebagai cikal bakal sistem peradilan di negeri tersebut.
Terletak di Provinsi Henan, kota Kaifeng merupakan ibu kota Dinasti Song Utara (960–1127 M), masa keemasan ketika pemerintahan mulai tertata secara sistematis, termasuk dalam hal hukum dan peradilan. Di sinilah muncul figur legendaris yang mewarnai sejarah hukum Tiongkok: Bao Zheng, atau yang dikenal sebagai Hakim Bao.
Nama Bao Zheng menjadi ikon karena ketegasannya dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Ia menjadi simbol dari integritas, keberanian, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Pengadilan Kaifeng yang dipimpinnya bukan hanya menjadi tempat penyelesaian sengketa, tapi juga benteng moral yang menjunjung tinggi kebenaran di tengah sistem feodal kala itu.
“Dalam sejarah hukum Tiongkok, Bao Zheng tidak hanya seorang hakim, melainkan pelopor etika hukum yang berani menentang ketidakadilan bahkan dari kalangan istana,” jelas Prof. Li Zhaoming, sejarawan hukum dari Beijing University.
Bangunan pengadilan yang kini direkonstruksi sebagai objek wisata sejarah, tetap mempertahankan struktur arsitektur khas dinasti Song dengan ruang sidang utama, aula penyelidikan, serta ruang tahanan yang menggambarkan suasana hukum masa lampau. Banyak pelajar hukum dan wisatawan datang ke situs ini untuk mengenal filosofi hukum klasik Tiongkok yang mengedepankan keharmonisan sosial, kebajikan, dan keteladanan pemimpin.
Meski sistem hukum modern Tiongkok kini telah berkembang dengan pengaruh hukum kontinental dan unsur sosialisme, akar keadilan rakyat seperti yang diperjuangkan Pengadilan Kaifeng masih hidup dalam narasi budaya hukum Tiongkok. Bahkan beberapa prinsip—seperti perlunya proses pembuktian kuat, peran hakim sebagai pelindung rakyat, dan pentingnya moralitas dalam memutus perkara—masih terasa dalam praktik peradilan saat ini.
Lebih dari sekadar warisan sejarah, Pengadilan Kaifeng menjadi cermin awal kesadaran hukum masyarakat Tiongkok bahwa keadilan bukan milik elite penguasa, tetapi hak seluruh rakyat.
Kini, saat Tiongkok membangun sistem hukum modern yang lebih transparan dan profesional, semangat dari Pengadilan Kaifeng menjadi pengingat bahwa fondasi keadilan telah tertanam sejak berabad-abad lalu. Warisan hukum dari kota kuno ini menjadi saksi bahwa keadilan sosial dan keberanian melawan tirani bukanlah hal baru di Tiongkok, melainkan bagian dari perjalanan panjang peradaban hukumnya. (ath)
