DEAL KURSUS | Tak semua orang harus menjadi pengacara untuk membela hak-haknya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, peran paralegal—relawan hukum tanpa gelar sarjana hukum—menjadi jembatan antara rakyat dan keadilan. Dan pada Juni ini, semangat itu mendapat wadah baru: Pelatihan Paralegal Online Berbasis Kompetensi, sebuah inisiatif yang menandai era baru akses hukum yang inklusif dan berbasis teknologi.

Digagas oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelatihan ini digelar secara daring dan terbuka untuk warga dari berbagai latar belakang. Petani, ibu rumah tangga, guru honorer, hingga pengurus RT—semua boleh ikut belajar hukum asalkan memiliki semangat membantu komunitasnya.

Pelatihan yang Dirancang Serius, Berbasis Standar Kompetensi

Berbeda dari webinar atau diskusi daring biasa, pelatihan ini menggunakan kurikulum berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah dirancang secara sistematis. Modul pelatihan meliputi:

• Dasar-dasar hukum dan sistem peradilan Indonesia
• Advokasi hak atas tanah, lingkungan, dan ketenagakerjaan
• Mediasi komunitas dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga
• Etika paralegal dan batas kewenangan hukum

Pelatihan berlangsung selama 4 minggu secara daring, dilengkapi forum diskusi interaktif, studi kasus berbasis realita lapangan, dan evaluasi berbasis portofolio.

“Paralegal bukan sekadar tahu hukum, tapi harus mampu menerapkan pengetahuan secara kontekstual di komunitasnya. Itu sebabnya pendekatan berbasis kompetensi sangat penting,” ujar Dr. Ratna Prameswari, dosen hukum dari Universitas Indonesia yang menjadi salah satu penyusun kurikulum.

Dari Desa ke Digital: Meretas Batas Wilayah dan Akses

Dengan sistem online, pelatihan ini berhasil menjangkau peserta dari daerah terpencil—dari pelosok Papua, lereng Merapi, hingga kampung pesisir di Tual. Para peserta hanya membutuhkan koneksi internet stabil dan komitmen belajar.

Di salah satu sesi, Fatimah, ibu rumah tangga dari Lombok Tengah, mengajukan pertanyaan tentang bagaimana membantu tetangganya yang terjerat pinjaman online ilegal.

“Dulu saya bingung harus bertanya ke siapa. Sekarang saya tahu dasar hukumnya dan bisa bantu menjelaskan langkah-langkah hukum yang benar,” katanya.

Sertifikasi dan Jejak Karier Paralegal

Peserta yang lulus evaluasi akan mendapatkan sertifikat kompetensi paralegal yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), membuka peluang mereka untuk terlibat lebih luas dalam program-program bantuan hukum, baik di level desa, LSM, maupun lembaga negara.

“Dalam banyak kasus, justru paralegal-lah yang menjadi garda depan pendampingan sebelum kasus masuk pengadilan,” kata Yulianto, Direktur LBH Progresif.

Kolaborasi Inovatif: Negara, Akademisi, dan Rakyat

Program ini menjadi contoh konkret kolaborasi antar-sektor. Kementerian Hukum dan HAM memfasilitasi penyelenggaraan dan platform digital, perguruan tinggi menyediakan tenaga pengajar dan materi ilmiah, sementara LSM dan komunitas memberikan konteks lapangan yang nyata.

“Inilah wajah baru pendidikan hukum rakyat: murah, mudah diakses, tapi tidak murahan,” tegas Andriansyah, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Nasional.

Menghidupkan Keadilan di Akar Rumput

Pelatihan paralegal online berbasis kompetensi bukan sekadar agenda pelatihan. Ia adalah bagian dari revolusi diam-diam yang menjadikan hukum sebagai milik rakyat. Dalam dunia yang makin digital, keadilan tak lagi harus dicari ke kota, tapi bisa dimulai dari gawai di tangan masyarakat desa.

Saat pelatihan ini berakhir pada akhir Juni nanti, ratusan paralegal baru akan lahir—siap membela tetangganya, memperjuangkan hak warganya, dan menjadi saksi bahwa hukum tak harus rumit jika kita tahu ke mana harus bertanya. (ath)