Meskipun jumlah jamaah umroh asal Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, berbagai permasalahan dalam pelayanan terhadap jamaah masih menjadi sorotan. Dari keterlambatan visa hingga fasilitas yang tidak sesuai dengan janji, banyak jamaah yang merasa belum mendapatkan pelayanan optimal, baik dari pihak penyelenggara di dalam negeri maupun dari pihak terkait di Arab Saudi.
DEAL ZIQWAF | Berdasarkan data dari Kementerian Agama (Kemenag), Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah jamaah umroh terbesar di dunia. Pada tahun 2023 saja, lebih dari 1,5 juta jamaah berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun, peningkatan jumlah jamaah ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga berbagai keluhan terus bermunculan.
Salah satu jamaah, H. Sulaiman (58 tahun), yang berangkat umroh pada Januari lalu, mengungkapkan bahwa ia mengalami keterlambatan visa yang menyebabkan jadwal keberangkatannya tertunda hingga tiga hari. “Seharusnya kami berangkat tanggal 5, tapi baru dapat visa tanggal 8. Banyak jamaah yang bingung dan tidak tahu harus bagaimana,” ujarnya.
Kasus keterlambatan visa bukan satu-satunya masalah yang dialami jamaah umroh. Keluhan lain yang sering muncul meliputi:
- Akomodasi tidak sesuai janji, seperti hotel yang jauh dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
- Transportasi yang tidak memadai, terutama saat perjalanan dari Madinah ke Mekkah.
- Makanan yang kurang sesuai dengan selera dan kebutuhan jamaah lansia.
- Kurangnya bimbingan ibadah yang memadai, terutama bagi jamaah yang baru pertama kali umroh.
Penyebab Masalah: Regulasi dan Pengawasan yang Lemah
Banyak pihak menilai bahwa salah satu akar masalah dari buruknya pelayanan jamaah umroh adalah lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan. Meskipun pemerintah telah mewajibkan penyelenggara umroh untuk terdaftar secara resmi, masih banyak agen perjalanan yang beroperasi dengan standar pelayanan yang rendah.
Menurut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Nur Arifin, saat ini masih ditemukan biro perjalanan yang tidak memenuhi standar. “Kami terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggara umroh, tetapi masih ada celah yang dimanfaatkan oknum nakal,” ujarnya.
Selain itu, banyak biro perjalanan yang menawarkan paket umroh dengan harga murah tanpa transparansi terkait fasilitas yang akan diberikan. Akibatnya, jamaah yang tergiur harga rendah sering kali kecewa karena fasilitas yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi.
Dampak Buruk terhadap Jamaah, Terutama Lansia
Salah satu kelompok yang paling terdampak akibat buruknya pelayanan umroh adalah jamaah lansia dan disabilitas. Tanpa fasilitas yang memadai, banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah dengan nyaman.
Dr. Wahyudi, seorang dokter yang sering mendampingi jamaah umroh, mengungkapkan bahwa banyak jamaah lansia yang kelelahan karena harus berjalan jauh dari hotel ke Masjidil Haram akibat kesalahan dalam pemilihan akomodasi. “Jamaah lansia sangat rentan terhadap dehidrasi dan kelelahan, sehingga fasilitas yang baik sangat penting bagi mereka,” jelasnya.
Selain itu, minimnya tenaga medis yang disediakan oleh biro perjalanan juga menjadi perhatian serius. Tidak sedikit jamaah yang jatuh sakit saat menjalani umroh tetapi kesulitan mendapatkan bantuan medis yang cepat.
Upaya Perbaikan dari Pemerintah
Menyikapi berbagai permasalahan ini, pemerintah melalui Kemenag dan Kementerian Perhubungan mulai melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:
- Mewajibkan biro perjalanan memiliki standar pelayanan minimal sebelum mendapatkan izin operasional.
- Meningkatkan pengawasan terhadap hotel dan transportasi jamaah.
- Membangun sistem pengaduan online agar jamaah bisa langsung melaporkan keluhan.
- Menyediakan tenaga medis dan pendamping ibadah yang lebih profesional.
Namun, upaya ini masih membutuhkan waktu untuk diimplementasikan secara efektif. Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman Amran, menegaskan bahwa perlu ada sanksi tegas bagi biro perjalanan yang melanggar aturan agar permasalahan ini bisa segera teratasi. “Jika ada penyelenggara umroh yang melanggar, izinnya harus segera dicabut agar tidak ada lagi jamaah yang dirugikan,” katanya.
Meskipun umroh menjadi ibadah yang semakin diminati masyarakat Indonesia, kualitas pelayanan bagi jamaah masih perlu banyak diperbaiki. Pemerintah dan biro perjalanan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap jamaah mendapatkan pelayanan yang layak, aman, dan nyaman.
Tanpa pengawasan ketat dan regulasi yang jelas, jamaah akan terus menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan ibadah mereka. Ke depan, semua pihak diharapkan dapat berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga jamaah umroh dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk di Tanah Suci. (ath)
