DEAL FOKUS | Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Walikota Medan Bobby Nasution berduet untuk membersihkan julukan Medan sebagai kota Preman, hal tersebut telah dilakukan sejak banyaknya aksi premanisme di kota ini.
Akibat aksi preman di kota Medan dan beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara, inflasi menjadi naik 5,88% melebihi inflasi nasional yang hanya 5,17%. Dengan demikian, hal itu menjadi ‘pukulan’ keras bagi pemerintahan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.
Belum berhenti sampai di sana, aksi premanisme yang paling banyak terjadi di kota Medan seolah-olah ancaman bagi pemerintahan walikota Bobby Nasution. Menanggapi hal itu, kedua pemimpin daerah tersebut berduet dan bersinergi membersihkan aksi premanisme, pungutan liar oleh preman dan aksi sok jagoan di kota Medan.
Pantauan tim pemberitaan deal-channel di lapangan dan beberapa media sosial, aksi premanisme masih terjadi hari perhari, data-data yang ditemukan di lapangan maupun media sosial milik masyarakat, ada preman yang mengeroyok ibu tua di dalam gang sempit, aksi pungutan liar terhadap pedagang kaki lima sampai aksi sok jagoan berkelahi antara ojek online dan preman di jalanan serta ditonton oleh masyarakat pengguna jalan.
Walikota Medan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian kota Medan untuk membasmi preman-preman tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga siap menghilangkan preman dari daerah Sumatera Utara jika memang perlu.
Menanggapi hal itu, ketua Forum Pemuda Pemudi Hukum Sumatera (FP2HS) Alim Thonthowi, aksi premanisme terjadi karena beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi masyarakat yang sulit, lapangan kerja sedikit dan beban hidup tinggi, maka pihak pemerintah terlebih dahulu harus memikirkan hal itu baru melakukan upaya represif.
“Harus dilihat dari beberapa faktor pendukung, preman itu ada karena memang kebutuhan mereka, sebagian dari mereka tidak sekolah jadi tidak paham hukum, etika dan moral, mereka hanya paham kekerasan, emosi dan berantam,” kata Alim kepada www.dea-channel.com.
Terkait upaya menghilangkan premanisme mantan hakim itu sangat setuju, karena bagaimana sebuah daerah bisa maju jika rasa aman dan nyaman masyarakat tidak ada lagi.
“Bagaimana inflasi naik, investor mau datang jika momok Medan ini membuat orang takut, takut sama preman takut dibegal, takut dibunuh,,kan parah,” jelas praktisi hukum bidang media dan masyarakat tersebut.
Lebih jauh lagi menurut Alim, sinergi antara Gubsu dan Walikota Medan harus seringkali dilakukan, bahkan sinergi beberapa lembaga juga diteruskan seperti sama kepolisian, tentara, OKP, ormas yang sejalan dengan pemerintah dan praktisi hukum seperti pengacara, paralegal dan LBH serta masyarakat peduli Medan aman dan nyaman. (red/moyo)
