DEAL NASIONAL | Di era globalisasi dan kompetisi industri yang semakin ketat, peran ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat lagi diabaikan. Pemerintah Indonesia, secara tegas, menjadikan pencapaian kemandirian ekonomi sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Kunci utama untuk mencapai tujuan yang ambisius tersebut adalah dengan secara konsisten memacu inovasi anak bangsa agar mampu bersaing secara mandiri di kancah internasional. Pesan kuat ini bergema dengan lantang dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026. Di hadapan ratusan akademisi, peneliti, dan pemimpin industri terkemuka, Presiden Prabowo Subianto menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan solusi nyata bagi berbagai tantangan pembangunan nasional.
Dalam lanskap geopolitik dan geoekonomi global saat ini, negara-negara yang memegang kendali atas teknologi dan riset adalah mereka yang akan mendikte arah peradaban ekonomi dunia. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang luar biasa melimpah, tidak boleh lagi sekadar menjadi pasar konsumen bagi produk-produk asing atau sekadar pengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Melalui panggung KSTI 2026, Presiden menegaskan bahwa inovasi bukan sekadar jargon politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kedaulatan negara, baik di sektor ketahanan pangan, transisi energi, maupun manufaktur tingkat lanjut.
Contents
Kolaborasi Akademisi dan Pemerintah: Menjawab Tantangan Strategis
Dalam sambutannya, Presiden secara terbuka dan gamblang mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi serangkaian tantangan strategis yang membutuhkan terobosan pemikiran serta inovasi yang disruptif. Pemecahan masalah yang begitu kompleks tidak bisa dilakukan secara ego-sektoral. Diperlukan sebuah jembatan yang kokoh antara penyusunan kebijakan pemerintah dan kapasitas riset yang dimiliki oleh perguruan tinggi di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, Kepala Negara menyatakan komitmennya untuk secara konsisten berdialog dengan para ilmuwan, teknokrat, dan akademisi dari berbagai kampus.
Beliau menceritakan pengalamannya saat turun langsung ke berbagai institusi pendidikan tinggi dan berdiskusi dengan para pemikir terbaik yang dimiliki oleh republik ini. Beliau menekankan bahwa ruang-ruang akademik harus segera bertransformasi menjadi laboratorium kehidupan yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjadi menara gading yang berjarak dari realitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Menilik lebih jauh mengenai urgensi dialog ini, dapat dipahami bahwa struktur pemerintahan modern saat ini sangat bertumpu pada pembuatan kebijakan berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy). Kebijakan besar seperti pembangunan infrastruktur raksasa, hilirisasi industri mineral, hingga program swasembada pangan mutlak memerlukan fondasi riset yang solid agar dapat dieksekusi secara efisien, ekonomis, dan berkelanjutan.
Pertanyaan Kritis untuk Dunia Akademis Indonesia
Salah satu sorotan utama dan momen paling membekas dari pidato Presiden adalah ketika beliau melontarkan serangkaian pertanyaan bernada reflektif namun sangat kritis kepada para cendekiawan yang hadir. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menohok pada inti permasalahan struktural yang selama ini menghambat laju kemajuan bangsa, khususnya di sektor pertanian fundamental dan industri manufaktur.
Dalam momen tersebut, Presiden menyampaikan pesannya dengan tegas, “Saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpintar, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya profesor-profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus impor gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektare di Malaysia produknya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri?”
Kutipan mendalam ini mencerminkan kegelisahan sekaligus harapan besar dari seorang pemimpin negara terhadap kapasitas intelektual bangsanya. Isu benih gandum, misalnya, sangat relevan dan mendesak mengingat tingkat konsumsi gandum masyarakat Indonesia yang terus melonjak secara signifikan seiring berjalannya waktu. Ketergantungan yang luar biasa tinggi pada pasokan gandum impor, terutama di tengah ketidakstabilan logistik global akibat konflik geopolitik dan ancaman perubahan iklim, merupakan titik kritis bagi ketahanan pangan nasional. Presiden secara eksplisit menantang Institut Pertanian Bogor (IPB) serta institusi riset agrikultur lainnya untuk melakukan rekayasa genetika atau menemukan komoditas serealia substitusi lokal yang unggul, demi memutus rantai ketergantungan ini secara permanen.
Di samping itu, persoalan produktivitas kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) juga diletakkan di bawah kaca pembesar. Sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, menjadi sebuah ironi manakala tingkat produksi atau yield per hektare perkebunan sawit di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan capaian dari negara tetangga. Fakta ini semakin mempertegas betapa vitalnya riset, inovasi dalam kultur jaringan, penggunaan teknik agrikultur presisi berbasis kecerdasan buatan, hingga manajemen pemupukan dan lahan yang lebih mutakhir.
Lebih mendalam lagi, pertanyaan menohok mengenai lambatnya perkembangan industri otomotif nasional menyentuh esensi dari kedaulatan teknologi manufaktur Indonesia. Berada pada usia 81 tahun kemerdekaan (1945–2026), tuntutan agar Indonesia tidak lagi pasrah sekadar menjadi basis perakitan (assembling base) bagi merek-merek asing di kawasan Asia Tenggara semakin tak terbendung. Pemerintah memandang bahwa dengan pasar otomotif domestik yang raksasa, Indonesia sudah seharusnya mampu memproduksi kendaraan yang secara utuh dirancang, direkayasa desainnya, dan diproduksi massal oleh putra-putri bangsa.
Kebanggaan atas Karya Otomotif Nasional
Kendati melontarkan kritik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam membedah kekurangan riset domestik, Presiden tidak luput memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas berbagai loncatan kemajuan yang telah berhasil diukir. Kepala Negara menilai bahwa ekosistem inovasi di tanah air perlahan mulai terbentuk dan mulai menunjukkan titik terang yang sangat menjanjikan, salah satunya berhasil diwujudkan dalam lompatan pengembangan kendaraan mobil nasional.
Kebanggaan tersebut tidak sekadar berhenti pada apresiasi verbal, namun telah dipraktikkan secara langsung oleh beliau. “Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia,” ungkap sang Presiden dengan haru.
Pernyataan apresiatif ini merujuk erat pada pencapaian industri pertahanan dan otomotif dalam negeri yang sukses menciptakan kendaraan taktis maupun varian prototipe mobil kenegaraan VIP. Momentum historis ketika pemimpin tertinggi negara menyelesaikan prosesi pelantikan dan kembali menggunakan kendaraan hasil keringat dan desain karya anak bangsa menjadi suatu pesan simbolik yang resonansinya dirasakan ke seluruh penjuru negeri. Hal tersebut mengirimkan sinyal nyata bahwa negara siap pasang badan dan menjadi pengguna atau pendorong utama (offtaker) dari produk-produk berteknologi tinggi yang dihasilkan oleh industri lokal.
Dukungan nyata berupa kehendak politik (political will) yang teguh semacam inilah yang sejatinya menjadi bahan bakar krusial bagi sebuah industri strategis agar bisa merangkak naik dan berlari. Menengok sejarah perkembangan industri global, negara-negara macan manufaktur Asia seperti Jepang dan Korea Selatan secara intensif menggunakan kekuatan intervensi kebijakan negara di tahap awal untuk melindungi, merangsang, serta mensubsidi industri otomotif mereka, hingga pada akhirnya mampu melakukan ekspansi dan bersaing secara global.
Membangun Keberanian Memulai Sesuatu yang Besar
Sebagai tokoh yang pragmatis, Presiden menyadari betul bahwa produk inovasi dan pengembangan teknologi di tahap awal tidak akan pernah luput dari kelemahan atau cela. Pengembangan riset dan teknologi adalah maraton panjang yang penuh dengan trial and error, menuntut kesabaran ekstra, ketersediaan dana abadi riset (endowment fund), dan yang terpenting: toleransi ekosistem terhadap kegagalan eksperimen. Beliau mewanti-wanti agar bangsa ini tidak terjangkit sindrom perfeksionis di atas kertas yang berujung pada kelumpuhan untuk bertindak (analysis paralysis).
“Tidak apa-apa, minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa,” tuturnya memotivasi para peserta.
Kalimat penutup yang sangat optimis tersebut pada dasarnya merangkum filosofi dasar kepemimpinan Presiden dalam memacu sektor sains dan teknologi. Pemerintah mengajak dengan tangan terbuka kepada seluruh entitas (stakeholders) yang terlibat—baik itu kalangan akademisi, peneliti independen, korporasi swasta, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—untuk tidak perlu gentar dalam mengambil risiko yang terukur (calculated risk) ketika memformulasikan dan meluncurkan produk-produk baru. Kekayaan alam fantastis berupa cadangan nikel, bauksit, tembaga, hingga hamparan silika tidak akan pernah mampu menyuntikkan nilai tambah ekonomi (value added) yang maksimal bagi kemakmuran rakyat jika tidak ada sentuhan dari intervensi ilmu pengetahuan dan teknologi canggih.
Proses hilirisasi industri yang saat ini tengah digenjot habis-habisan oleh pemerintah—berkisar dari pabrik peleburan raksasa, pembuatan anoda/katoda baterai kendaraan listrik canggih, hingga rintisan industri microchip semikonduktor di masa depan—secara absolut membutuhkan kehadiran ratusan ribu sarjana teknik, ahli metalurgi, pembuat kode (programmer), dan peneliti murni.
Menuju Masa Depan: Memperkokoh Ekosistem Triple Helix
Penyelenggaraan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di tahun 2026 ini juga menjadi ajang yang kembali mengukuhkan urgensi dari penerapan konsep ekosistem Triple Helix, yaitu sebuah jalinan sinergi yang dinamis dan berkesinambungan antara Pemerintah, institusi Akademisi, dan sektor Industri. Bila di era lampau banyak sekali hasil penelitian cemerlang dari kampus hanya berujung menjadi tumpukan jurnal ilmiah belaka atau tersimpan diam di rak perpustakaan, maka reformasi kebijakan ke depannya adalah berfokus pada hilirisasi riset guna memastikan terwujudnya proses komersialisasi serta industrialisasi massal atas temuan-temuan tersebut.
Pemerintah bertindak sebagai regulator responsif yang berupaya memangkas birokrasi perizinan paten, menyalurkan bantuan permodalan tahap awal, sekaligus memastikan penyerapan produk lokal melalui optimalisasi regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Para ilmuwan memegang mandat suci untuk terus membedah teka-teki teknologi masa depan, sedangkan sektor industri korporasi mengkonversi cetak biru riset menjadi produk akhir berskala produksi massal dengan strategi pemasaran global yang agresif.
Visi dan arahan dari Presiden amatlah jelas: Republik Indonesia tidak memiliki kemewahan waktu untuk terus tertidur lelap beralaskan potensi alam yang tidak dikelola sendiri. Sebuah bangsa yang ditakdirkan mendiami salah satu kepingan geografis terkaya di dunia, sekaligus menjadi rumah bagi ratusan juta jiwa penduduk produktif, sejatinya memiliki garis sejarah untuk tampil sebagai pemimpin peradaban, bukan pengekor yang puas pada kondisi nyaman. Dengan memaksimalkan perbaikan kualitas sumber daya manusia dan memberikan penghormatan tertinggi terhadap buah pikir kemandirian teknologi, mimpi akan kejayaan Indonesia di kancah persaingan industri tataran global sesungguhnya bukan sekadar retorika belaka, melainkan sebuah peta jalan terang yang perlahan tapi pasti tengah ditapaki hari ini. (wam)
Pastikan anda terus menerima berita update dari Deal Channel dan Alwas Mart Media melalui Whatsapp Channel:
Channel Whatsapp Deal Channel
