DEAL NASIONAL | Pada Kamis, 4 September 2025, sejumlah influencer dan aktivis, termasuk Jerome Polin, Andovi da Lopez, Ferry Irwandi, Fathia Izzati, dan Abigail Limuria, mendatangi Gedung DPR RI di Jakarta untuk menyerahkan secara simbolis “17+8 Tuntutan Rakyat” kepada anggota parlemen. Penyerahan dilakukan di Gerbang Pancasila sebagai bagian dari gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Agustus. Gerakan ini mendesak agar isi tuntutan tersebut dijalankan sesuai tenggat yang telah ditetapkan. Hal ini mendapat tanggapan dari DPR dan wajar menjadi sorotan publik menyusul eskalasi demonstrasi nasional akhir Agustus dan awal September.

Latar Belakang “17+8 Tuntutan Rakyat”

Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” muncul sebagai respon terhadap unjuk rasa besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 — dipicu oleh lonjakan biaya hidup, terbitnya kenaikan tunjangan DPR, serta kasus kekerasan aparat terhadap demonstran di luar gedung parlemen. Pada 1 September, sejumlah tokoh publik termasuk Jerome Polin, Salsa Erwina, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan Andhyta Firselly Utami merumuskan dan mempublikasikan daftar tuntutan ini dalam kurun waktu hanya beberapa jam Wikipedia+1. Tuntutan ini terdiri dari 17 poin jangka pendek (harus dipenuhi hingga 5 September 2025) dan 8 poin jangka panjang (target hingga 31 Agustus 2026).

Aksi Serah Terima di Gerbang Pancasila

Pada 4 September 2025 siang, di depan Gerbang Pancasila DPR RI, influencer dan aktivis tergabung dalam “Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah” menyerahkan dokumen tuntutan tersebut kepada perwakilan DPR, termasuk Andre Rosiade, Rieke Diah Pitaloka, dan Kawendra Lukistian. Aksi ini juga didukung oleh penekanan simbolis dari para tokoh tersebut — misalnya, Jerome Polin yang mengenakan kemeja pink dipandang sebagai simbol keberanian.

Kutipan Dukungan dari Aktivis

Salah satu tokoh, Andhyta F. Utami, menyatakan motivasi aksi tersebut dilatarbelakangi oleh “kekecewaan yang mendalam dan rasa berduka yang sangat dalam terhadap berbagai korban yang sudah meninggal dunia” serta mereka yang dianiaya selama aksi protes. Pernyataan ini menunjukkan gerakan ini bukan tanpa alasan kuat, melainkan tumbuh dari kegelisahan nyata masyarakat.

Respons DPR dan Tindak Lanjut

Setelah penyerahan tuntutan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR akan menanggapi dan mengevaluasi substansi tuntutan tersebut melalui rapat pimpinan dan fraksi-fraksi. DPR juga telah menyampaikan niat menghentikan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan luar negeri sebagai bagian dari respons awal atas tuntutan masyarakat.

Sorotan Jerome Polin: “Aspirasi Sudah Sampai, Tapi Belum Selesai”

Dalam sebuah surat terbuka, Jerome Polin menegaskan bahwa penyerahan dokumen hanyalah langkah awal. “Hari ini… secara formal dan resmi disampaikan… suara, tuntutan, dan aspirasi masyarakat sudah sampai. Tapi masih belum selesai,” tulisnya, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal realisasi tuntutan tersebut. Ia juga mengakui bahwa ini adalah kali pertama ia turun ke jalan. Ia menulis, “Banyak takutnya. Tapi hari ini, aku berhasil melawan semua rasa takut itu”.

Signifikansi dan Harapan ke Depan

Aksi penyerahan ini memiliki dua dimensi penting. Pertama, memperkuat partisipasi publik melalui tokoh media sosial, yang telah berhasil menyatukan banyak aspirasi dalam satu dokumen kuat. Kedua, menjadi tekanan strategis agar DPR dan pemerintah benar-benar menindaklanjuti tuntutan tersebut — bukan sekadar respons simbolis. Jika poin seperti pembekuan tunjangan DPR, transparansi anggaran, dan pembentukan tim investigasi benar-benar dilaksanakan, bisa menjadi langkah awal reformasi serius dalam sistem legislatif dan pemerintahan.

Kesimpulan

Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disuarakan oleh Jerome Polin dan kolega telah berhasil menyatukan keresahan publik dalam satu platform aspirasi. Dengan penyerahan formal ke DPR pada 4 September dan tenggat waktu jangka pendek yang telah dekat, perhatian nasional kini tertuju pada realisasi tuntutan tersebut. Jika langkah ini direspons sepenuh hati, maka bisa menjadi momentum penting bagi reformasi, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih bermakna. (wam)