DEAL JAKARTA | Pemerintah pusat tengah melakukan pembongkaran batas bambu di wilayah laut Jakarta, sebuah langkah yang menjadi sorotan berbagai pihak. Keputusan ini memicu perdebatan terkait keberlanjutan ekosistem pesisir dan dampaknya terhadap masyarakat setempat, terutama nelayan tradisional yang selama ini bergantung pada wilayah tersebut.
Batas bambu yang selama bertahun-tahun dipasang di pesisir laut Jakarta berfungsi sebagai penghalang gelombang dan upaya penahan sedimentasi. Instalasi sederhana ini menjadi alternatif dalam mengurangi dampak abrasi yang menghantui kawasan pesisir ibu kota. Selain itu, batas bambu juga berfungsi sebagai tempat berkembang biak ikan kecil dan biota laut lainnya, memberikan kontribusi penting bagi ekosistem laut.
Namun, keberadaan batas bambu ini dinilai oleh sebagian pihak tidak efektif lagi, terutama dalam menghadapi dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah, seperti kenaikan muka air laut, penurunan tanah, dan sedimentasi yang berlebihan. Pembongkaran batas bambu dianggap sebagai langkah awal untuk menyiapkan proyek-proyek besar, seperti tanggul laut raksasa atau reklamasi yang telah direncanakan sebelumnya.
Dampak terhadap Ekosistem Laut
Para ahli lingkungan memperingatkan bahwa pembongkaran batas bambu dapat memicu gangguan pada ekosistem pesisir. Struktur bambu selama ini memberikan perlindungan alami bagi hutan mangrove yang tersisa di kawasan tersebut. Mangrove sendiri berperan penting dalam menyerap karbon, melindungi garis pantai dari abrasi, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies laut.
“Jika batas bambu ini dihilangkan tanpa adanya pengganti yang memadai, kita akan kehilangan lapisan perlindungan terakhir bagi ekosistem pesisir Jakarta,” ujar Dr. Aditya Pramono, ahli ekologi pesisir. “Abrasi akan meningkat, dan banyak spesies biota laut akan kehilangan habitatnya.”
Nelayan di Pesisir Terancam
Dampak langsung dari pembongkaran batas bambu juga dirasakan oleh komunitas nelayan di pesisir Jakarta. Selama ini, area sekitar batas bambu menjadi tempat penangkapan ikan yang produktif bagi mereka. Dengan pembongkaran ini, para nelayan khawatir ikan-ikan akan semakin sulit ditemukan akibat terganggunya habitat alami.
Salah seorang nelayan, Mulyadi (43), mengungkapkan keresahannya. “Kami sudah susah cari ikan karena air laut makin tercemar. Kalau batas bambu dibongkar, kami takut hasil tangkapan kami makin sedikit. Padahal, itu sumber penghidupan kami,” ujarnya.
Rencana Pengganti dan Tantangan Ke Depan
Pemerintah mengklaim bahwa pembongkaran batas bambu adalah bagian dari proyek besar untuk memperkuat infrastruktur pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut. Meski demikian, masyarakat menuntut transparansi terkait rencana pengganti yang ramah lingkungan dan inklusif bagi warga pesisir.
Pakar tata kelola pesisir mengingatkan bahwa solusi berbasis teknologi tinggi, seperti tanggul beton, tidak selalu efektif dalam jangka panjang jika tidak dibarengi dengan pelestarian lingkungan. “Kombinasi pendekatan alami, seperti rehabilitasi mangrove, dengan teknologi modern adalah langkah yang paling ideal. Namun, ini membutuhkan komitmen besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat,” kata Dr. Aditya.
Pembongkaran batas bambu di laut Jakarta menggambarkan dilema antara modernisasi dan keberlanjutan. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur pesisir dianggap mendesak untuk melindungi Jakarta dari ancaman abrasi dan kenaikan muka air laut. Di sisi lain, langkah ini dapat memicu dampak negatif bagi ekosistem laut dan masyarakat pesisir jika tidak dilakukan dengan hati-hati.
Ke depan, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan kajian ilmiah yang matang dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Hanya dengan cara ini, kita dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, demi masa depan pesisir Jakarta yang lebih berkelanjutan. (ath)
