DEAL PARALEGAL | Hiruk-pikuk isu deforestasi dan konflik agraria di Indonesia, keberadaan paralegal komunitas hutan semakin menjadi sorotan. Para pejuang hukum nonprofesional ini, yang berasal dari masyarakat setempat, memainkan peran vital dalam memperjuangkan hak-hak warga di kawasan hutan. Namun, meski peran mereka sangat penting, keberadaan paralegal komunitas hutan masih terbatas dan terus dicari.
Jembatan antara Hukum dan Rakyat
Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, Mariati, seorang paralegal perempuan, sibuk mempersiapkan dokumen untuk membantu komunitasnya mengajukan keberatan atas klaim sepihak perusahaan sawit terhadap tanah adat mereka. Dengan pengetahuan hukum yang ia peroleh dari pelatihan paralegal, Mariati mampu memberikan harapan bagi warga desanya untuk melawan ketidakadilan.
“Kami tidak punya banyak pilihan. Pengacara mahal, dan proses hukum sering kali membingungkan. Sebagai paralegal, tugas saya adalah membantu warga memahami hak mereka dan melawan secara legal,” ujar Mariati.
Paralegal komunitas hutan berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat adat atau lokal dengan sistem hukum formal. Mereka memberikan edukasi tentang hak-hak tanah, pendampingan dalam proses mediasi, hingga membantu penyusunan dokumen hukum.
Krisis Sumber Daya Manusia
Meski perannya krusial, jumlah paralegal komunitas hutan masih jauh dari memadai. Banyak kawasan hutan yang rawan konflik agraria, namun tidak memiliki paralegal yang mampu mendampingi masyarakat.
“Permintaan sangat tinggi, tapi sumber daya terbatas,” kata Firman Hidayat, seorang aktivis dari LSM yang fokus pada pelatihan paralegal. “Kami sering mendapat permintaan dari berbagai daerah untuk pelatihan, tapi terkendala dana dan waktu.”
Menurut Firman, salah satu tantangan utama adalah sulitnya merekrut calon paralegal yang memiliki komitmen jangka panjang. Profesi ini tidak memberikan penghasilan tetap, sehingga banyak orang enggan melakukannya secara penuh waktu.
Dukungan dari LSM dan Akademisi
Beberapa organisasi nirlaba dan universitas telah bergerak untuk memperkuat keberadaan paralegal komunitas hutan. Mereka mengadakan pelatihan dasar hukum, advokasi, dan mediasi bagi masyarakat lokal.
“Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga mengasah kemampuan negosiasi dan kepemimpinan,” jelas Diah Anggraini, seorang dosen hukum yang terlibat dalam program pelatihan paralegal. “Kami ingin memberdayakan masyarakat agar bisa menjadi pembela bagi diri mereka sendiri.”
Namun, pelatihan saja tidak cukup. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan peran paralegal komunitas.
Keberadaan paralegal komunitas hutan tidak hanya penting untuk melindungi hak masyarakat, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatnya konflik antara masyarakat adat dan perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam, peran paralegal menjadi semakin relevan.
“Paralegal seperti penjaga gerbang. Mereka mungkin tidak punya kekuatan hukum seperti pengacara, tapi mereka memiliki keberanian dan kedekatan dengan komunitas yang membuat mereka istimewa,” ujar Firman.
Pemerintah pun mulai melirik pentingnya peran paralegal. Beberapa daerah telah mencoba memformalkan peran mereka melalui kebijakan lokal, meski upaya ini masih dalam tahap awal.
Dalam sebuah dunia yang sering kali tidak adil bagi mereka yang berada di pinggiran, paralegal komunitas hutan hadir sebagai bukti bahwa keadilan bisa diperjuangkan dari bawah. Meski perjalanan mereka penuh tantangan, semangat para paralegal ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan, baik untuk manusia maupun lingkungan, tidak akan pernah berhenti.
Bagi Mariati dan mereka yang mengemban tugas ini, peran paralegal komunitas hutan bukan hanya soal hukum. Ini adalah panggilan hati untuk melindungi tanah, hutan, dan kehidupan komunitasnya dari ketidakadilan yang terus mengintai. (ath)
