DEAL PARALEGAL | Maraknya sengketa agraria dan permasalahan hak atas lahan yang dialami oleh komunitas petani di berbagai daerah, keberadaan paralegal komunitas menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Para paralegal ini bukan hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga menjadi penghubung antara petani dan lembaga hukum, membantu mereka memahami hak-hak agraria, serta memperjuangkan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap.
Sukamto, seorang petani yang juga merangkap sebagai paralegal komunitas di Kabupaten Banyumas, menyadari pentingnya peran ini sejak pertama kali ia membantu rekan-rekannya menghadapi sengketa lahan dengan sebuah perusahaan perkebunan. “Petani sering kalah dalam sengketa karena tidak paham prosedur hukum. Dengan menjadi paralegal, saya bisa memberikan panduan agar mereka tahu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Selama ini, para petani kecil dan komunitas adat sering kali mengalami ketimpangan dalam proses hukum, terutama karena keterbatasan informasi dan sumber daya. Paralegal komunitas, meski tidak memiliki lisensi seperti advokat, dilatih untuk memberikan bantuan hukum dasar—termasuk cara menyusun dokumen, memahami hak-hak mereka, dan menghadiri mediasi—sehingga para petani tidak merasa berjuang sendirian saat menghadapi kasus hukum.
Menurut data dari Aliansi Petani Indonesia (API), lebih dari 60% sengketa agraria yang dilaporkan selama satu dekade terakhir terjadi karena tumpang tindih hak atas lahan antara petani dan perusahaan besar, atau antara petani dan pemerintah. Banyak petani tidak memiliki sertifikat hak milik resmi, sehingga mereka rentan kehilangan lahan. Dalam situasi ini, paralegal komunitas hadir sebagai pelindung hukum yang memberi para petani pemahaman tentang proses sertifikasi tanah, izin, dan aturan hukum agraria lainnya.
Namun, peran paralegal komunitas bukan tanpa tantangan. Keterbatasan pelatihan formal dan akses terhadap informasi hukum terbaru seringkali membatasi kemampuan paralegal untuk membantu petani secara maksimal. “Sebagai paralegal, kami butuh dukungan lebih dari pemerintah atau lembaga hukum untuk bisa memahami regulasi yang terus berubah,” kata Rani, seorang paralegal dari Sumatera Barat yang kerap menangani kasus-kasus sengketa tanah di desa-desa sekitar.
Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menginisiasi berbagai pelatihan paralegal berbasis komunitas untuk memperkuat peran pendampingan hukum di pedesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas paralegal dalam menghadapi sengketa hukum dengan bekal pengetahuan lebih baik dan akses langsung ke lembaga-lembaga penegak hukum. Namun, cakupan pelatihan tersebut masih terbatas dan belum menjangkau semua komunitas petani yang membutuhkannya.
Dari perspektif hukum, keberadaan paralegal komunitas yang diberdayakan akan membantu pemerintah dalam mengurangi backlog kasus sengketa tanah dan mengatasi ketimpangan akses hukum bagi masyarakat petani. Paralegal juga dinilai dapat mempercepat proses mediasi dan penyelesaian sengketa di tingkat akar rumput, sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang berujung pada kriminalisasi atau kekerasan di lapangan.
Di sisi lain, dukungan dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dan LSM juga memainkan peran penting dalam memperkuat peran paralegal komunitas. Banyak LSM di Indonesia yang memberikan pelatihan khusus kepada calon paralegal, seperti cara menulis laporan resmi, menghadiri proses mediasi, dan memahami Undang-Undang Pertanahan. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat posisi hukum petani sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih adil dalam memperjuangkan hak atas lahan mereka.
Keberadaan paralegal komunitas menjadi harapan besar bagi komunitas petani yang kerap termarjinalkan dalam proses hukum. Dengan semakin terlatihnya paralegal komunitas, diharapkan hak-hak agraria petani dapat lebih terlindungi dan posisi hukum mereka lebih kuat dalam menghadapi tantangan yang datang. Di tengah situasi yang sering kali tidak berpihak kepada petani kecil, paralegal komunitas menjadi penopang yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan agraria yang sejati. (ath)
