DEAL GENDER | Perempuan Indonesia semakin menunjukkan peran pentingnya dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia politik. Partisipasi perempuan di Parlemen Senayan, atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadi indikator utama bagaimana suara dan aspirasi perempuan mulai mendapatkan tempat dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Meskipun demikian, perjalanan perempuan dalam mencapai kesetaraan representasi di parlemen masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi parlemen mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Pemilu 2019, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR mencapai sekitar 21% dari total anggota parlemen. Ini merupakan kemajuan dibandingkan periode-periode sebelumnya, tetapi masih jauh dari target keterwakilan perempuan sebesar 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, kesetaraan gender di parlemen masih menjadi isu yang harus terus diperjuangkan.
Keberadaan perempuan di Parlemen Senayan tidak hanya soal angka, tetapi juga mengenai kualitas partisipasi. Perempuan di parlemen telah menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan perspektif yang berbeda dan penting dalam berbagai isu, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, hingga kesetaraan gender. Banyak legislator perempuan yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender. Misalnya, undang-undang mengenai perlindungan terhadap kekerasan seksual dan undang-undang pernikahan anak adalah contoh nyata dari upaya perempuan di parlemen dalam memperjuangkan hak-hak dasar kelompok rentan.
Namun, di balik capaian tersebut, perempuan di Parlemen Senayan masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan terbesar adalah budaya politik yang masih patriarkal dan cenderung mendiskreditkan peran perempuan. Dalam lingkungan yang didominasi oleh laki-laki, perempuan sering kali harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas ide-ide dan inisiatif mereka. Selain itu, mereka juga sering kali harus menghadapi stereotip gender yang meremehkan kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan politik.
Tantangan lainnya adalah terkait dengan akses dan sumber daya. Banyak perempuan yang terjun ke dunia politik tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya finansial dan jaringan politik yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan. Hal ini sering kali membuat perempuan sulit untuk bersaing dalam kampanye politik yang membutuhkan biaya besar. Selain itu, sistem pemilu yang ada juga belum sepenuhnya mendukung partisipasi perempuan, meskipun telah ada kuota 30% untuk calon legislatif perempuan, implementasi di lapangan sering kali masih bermasalah.
Meski demikian, dampak kehadiran perempuan di parlemen tidak bisa diabaikan. Mereka telah berperan sebagai agen perubahan yang mendorong agenda-agenda yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat luas, terutama perempuan dan anak. Kehadiran perempuan di parlemen juga memberikan inspirasi bagi generasi muda perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dan memperjuangkan hak-hak mereka di berbagai bidang.
Melihat ke depan, peningkatan partisipasi perempuan di Parlemen Senayan memerlukan upaya yang lebih terstruktur dan sistematis. Salah satunya adalah dengan memperkuat pendidikan politik bagi perempuan, baik di level akar rumput maupun di tingkat elit. Selain itu, perlu ada reformasi dalam sistem pemilu yang lebih mendukung kesetaraan gender, serta penguatan kapasitas perempuan dalam akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi.
Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi pelengkap dalam politik, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan kebijakan yang adil dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesetaraan gender di Parlemen Senayan bukan hanya soal representasi, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan yang dihasilkan mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Perempuan di parlemen memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan yang positif, dan peran mereka harus terus didukung dan diperkuat demi masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. (ath)
