DEAL NASIONAL | Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 serta meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030 di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan.
Presiden Jokowi menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses, kesempatan, dan perlindungan yang sama dalam era transformasi digital ini. “Saya titip transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus mendapatkan perlindungan yang sama,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Hal ini dikarenakan literasi keuangan di Indonesia yang masih rendah, dengan sekitar 50 persen masyarakat masih rentan terhadap risiko penipuan dan kejahatan digital. “Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50 persen masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya sistem perlindungan dan keamanan data konsumen. Beliau meminta agar sistem ini disiapkan dengan baik agar rakyat kecil tidak dirugikan. “Siapkan sistem perlindungan konsumen. Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,” ucap Presiden.
Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan semua instrumen dan peluang yang ada untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beliau menyoroti potensi besar ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan akan tumbuh empat kali lipat pada tahun 2030 mendatang. “Pembayaran digital juga diprediksi akan tumbuh 2,5 kali lipat pada tahun 2030 mencapai 760 miliar USD atau sekitar Rp12.300 triliun. Sebuah angka yang sangat besar sekali,” ujar Presiden.
Presiden juga mencatat dukungan dari bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030, dengan 68 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif. Selain itu, jumlah ponsel aktif di Indonesia saat ini mencapai 354 juta, melebihi jumlah penduduk yang sekitar 280 juta. “Jumlah pengguna internet sudah mencapai 185 juta, jumlah yang sangat besar sekali, potensinya besar sekali. Oleh sebab itu, transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan menjadi sangat penting apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi juga menyoroti adopsi teknologi artificial intelligence (AI) di berbagai sektor, termasuk administrasi, jasa, dan hiburan. Beliau berharap UMKM Indonesia yang berjumlah 64 juta dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mendongkrak ekonomi digital dan pembayaran digital. “Tentu digitalisasi UMKM ini akan mendongkrak ekonomi digital dan pembayaran digital kita,” tutur Presiden.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. (wam)
